telusur.co.id - Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) menuntut aksi nyata dari negara-negara Eropa dalam menghalangi rencana Israel untuk memulai pembangunan di wilayah Yerusalem Timur yang dikenal sebagai E1.

Tuntutan tersebut muncul setelah diplomat Eropa menandatangani surat protes untuk Israel yang ingin memulai pembangunan di permukiman ilegal itu.

Perwakilan Uni Eropa serta duta besar dari 15 negara Eropa telah menyerahkan surat protes kepada Kementerian Luar Negeri Israel mengenai niat untuk mulai membangun di daerah E1, sebelah timur Yerusalem yang diduduki.

"Kami menyambut surat protes yang ditandatangani oleh Duta Besar Eropa untuk menentang rencana Israel untuk memulai pembangunan di pemukiman ilegal, Givat Hamatos, dan yang disebut Area E1 di pinggiran Yerusalem yang diduduki," kata Hanan Ashrawi, anggota Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina, WAFA News Agency, Minggu (2/8/20).

"Namun, kami percaya bahwa Uni Eropa, serta pemerintah dari 15 negara (Jerman, Perancis, Italia, Spanyol, Inggris, Belgia, Denmark, Finlandia, Irlandia, Belanda, Norwegia, Polandia, Portugal, Slovenia dan Swedia) ) harus mengadopsi keputusan yang dapat ditindaklanjuti yang akan mencegah Israel bertahan di jalur ilegalitas, impunitas, dan aneksasi de facto. Oposisi retoris tidak menghalangi Israel," tuturnya.

"Faktanya, Israel berani untuk meningkatkan tindakan kriminalnya justru karena yakin bahwa oposisi akan tidak berpindah dari verbal ke tindakan," sambung Ashrawi.

Pejabat PLO itu memperingatkan bahwa jika diimplementasikan, rencana-rencana Israel ini akan benar-benar memutuskan pendudukan Yerusalem dari wilayah alami Palestina dan memotong setengah Tepi Barat yang diduduki.

Ia mengatakan mereka akan menyelesaikan proyek kolonial Yerusalem Besar dengan pencurian tanah strategis Palestina dan gangguan fisik.

Sementara masyarakat internasional prihatin dengan 'kemungkinan' aneksasi, Israel menerapkan skema aneksasinya di tanah tanpa pencegahan. Hal ini termasuk pembersihan etnis diam-diam dari Silwan, Al-Issawiya, dan Wadi Al -Joz (lingkungan Palestina di Yerusalem Timur) melalui pembongkaran rumah, kekerasan sistemik, dan mengumumkan proyek permukiman berskala luas yang didasarkan pada pemindahan ribuan warga Palestina. 

Dia mendesak negara-negara tidak membiarkan Israel bertahan dalam tipu muslihat. "Prinsip akuntabilitas dirusak dan dianggap tidak relevan ketika para aktor internasional bersikeras memberi Israel jalan bebas atas pelanggaran mengerikan terhadap hak-hak Palestina dan hukum internasional," tukasnya.[Fhr]