telusur.co.id - Pemerintah perlu memperkuat edukasi dan analisis risiko guna mewujudkan gaya hidup yang lebih sehat. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum DPP Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI) Trubus Rahardiansyah dalam seminar Indonesia Policy Analyst Forum (IPAF) bertajuk “Memperbaiki Gaya Hidup dengan Kebijakan Berkualitas”.
"Publik harus diperkuat diedukasinya, karena ini (gaya hidup) menyangkut kesadaran dan perilaku. Kebijakannya lebih kepada pengurangan risiko hingga pencegahan. Ini yang perlu kita rumuskan bareng-bareng mengenai kebijakan yang tepat," kata Trubus pada diskusi IPAF di Tebet, Jakarta, dikutip, Senin (3/10/24).
Saat ini, kata Trubus, Indonesia dihadapkan pada banyaknya produk konsumsi yang beredar di masyarakat. Risiko dari produk-produk tersebut bermacam-macam dan beberapa dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan. Di sisi lain, beberapa industri, seperti minuman dan tembakau, telah mengeluarkan produk inovasi seperti minuman nol gula dan rokok elektrik.
"Peredaran produk konsumsi harus juga diiringi oleh analisis dampak dan risikonya," katanya.
Ketua Umum Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia (MHKI) dr Mahesa Pranadipa mengungkapkan perlu adanya penelitian yang berdasar bukti untuk mengklaim sebuah produk lebih rendah risiko, termasuk rokok elektrik.
"Kalau pertanyaannya apakah rendah risiko (rokok elektrik), itu perlu ada informasi berdasarkan bukti yang tidak hanya terbatas pada ruang seminar ilmiah tapi juga dibuka di ruang publik," kata Mahesa.
Menurut Mahesa, perlu edukasi dan kesadaran publik untuk mengetahui risiko yang terkandung pada produk yang mereka konsumsi. Sebab informasi nutrisi, kandungan gula, garam, dan lemak merupakan hak masyarakat, sehingga kita berhak tahu.
Pada forum yang sama, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia Dian Sasmita menyampaikan, kebijakan pemerintah, termasuk dalam peredaran produk konsumsi, harus memperhatikan anak. Hal ini juga termasuk perlindungan anak dari produk mengandung gula dan tembakau.
"Karena anak adalah individu yang tidak punya kekuatan seperti orang dewasa untuk mengklaim haknya," kata Dian.
Menanggapi Dian, Perwakilan asosiasi industri vape, Garindra Kartasasmita, juga memiliki perhatian yang serupa mengenai perlindungan anak. Menurut Garindra masalahnya saat ini terletak pada penegakan hukum yang masih minim. Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI) juga gencar mengedukasi bukti ilmiah mengenai risiko vape yang lebih rendah kepada perokok dewasa.
"Kami punya 1300 member di seluruh Indonesia, mayoritasnya adalah toko retail. Kami membuat sebuah sistem penjagaan di toko teman-teman kami, bahwa satu toko bisa melaporkan toko yang lain, apabila mereka melihat toko tersebut melihat toko menjual ke underage. Jadi saling mengawasi," kata Garindra, Sekretaris Jenderal Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI).
Dian Sasmita mengapresiasi langkah-langkah industri yang pro-aktif berkomitmen melindungi anak-anak. Komitmen penegakan hukum jadi kunci dalam hal ini, sehingga industri pun tidak galau untuk mendukung upaya pemerintah.
"Hal sederhana (yang dilakukan APVI), tapi ketika itu dilakukan terus menerus dan digelombangkan secara berkelanjutan, itu pasti dampaknya besar," pungkasnya. (Ts)
