telusur.co.id - Akhir-akhir ini, terutama pasca maraknya demonstrasi menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker), DPR RI terus menerus di-bully.
Ada yang mengatakan, DPR merupakan akronim dari Dewan Perwakilan Rampok. Ada juga yang menyindir berbentuk lagu, DPR makan enak, rakyat makan tempe, dan lain sebagainya.
Menyikapi hal tersebut, Pakar Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul M Jamiluddin Ritonga menilai, DPR RI di-bully karena tidak melaksanakan fungsinya dengan baik, terutama fungsi legislasi dan fungsi pengawasan.
"Fungsi legislasi DPR RI, dalam membuat UU dinilai sangat tidak produktif. Dari tahun ke tahun tidak banyak UU yang dihasilkan," kata Jamiluddin kepada wartawan, Minggu (25/10/20).
Menurut Jamiluddin, inisiatif DPR RI mengajukan RUU juga sangat rendah. Contohnya, UU Ciptaker yang merupakan inisiatif dari Pemerintah.
Dalam membahas RUU, lanjut Jamiluddin, DPR RI kerap tidak aspiratif.
"Kasus pembahasan RUU Ciptaker hingga menjadi UU tidak melibatkan semua pemangku kepentingan. Akibatnya, UU yang dihasilkan mendapat penolakan dari masyarakat, sebagaimana yang terjadi pada UU Ciptaker," jelasnya.
Dia berpendapat, fungsi pengawasan DPR RI belakangan ini juga sangat mandul.
"Ini terjadi karena dominannya partai-partai pendukung Pemerintah di DPR RI," ungkapnya.
Dia mengatakan, hanya Partai Demokrat dan PKS yang masih melaksanakan fungsi pengawasan yang memadai.
"Namun suara mereka tertelan oleh dominannya partai-partai pendukung pemerintah di DPR," sebutnya.
Akibatnya, kata dia, persoalan yang dihadapi masyarakat tidak menggema di DPR RI.
"Jangankan memperjuangkan aspirasi rakyat, dijadikan agenda saja sudah tidak lagi jadi prioritas," terangnya.
"Justru suara Pemerintah (eksekutif) yang menguat di Senayan. Persoalan pemerintah dijadikan prioritas untuk segera dibahas untuk mendapat solusi," sambungnya.
Dia menilai, semua itu membuat sebagian masyarakat kecewa terhadap DPR RI.
"Kekecewaan itu oleh sebagian masyarakat diaktualisasikan dengan mem-bully DPR melalui berbagai saluran, terutama media sosial," jelasnya.
Sayangnya, ujar dia, di antara bully yang umumnya bernada negatif itu sangat mengeneralisasikan DPR RI.
"Seolah-olah semua Anggota DPR terompet atau corong Pemerintah. Padahal tidak semua seperti itu. Contohnya, Partai Demokrat dan PKS masih bersikap tegas dan aspiratif dalam melaksanakan fungsi legislasi dan fungsi pengawasan. Hanya saja mereka kalah suara," paparnya.
Karena itu, saran dia, anggota masyarakat seyogyanya memberi dukungan penuh atas pelaksanaan fungsi legislasi dan pengawasan yang dilakukan Partai Demokrat dan PKS.
"Dukungan masyarakat itu akan memperkuat daya tawar yang diperjuangkan Partai Demokrat dan PKS kepada Pemerintah. Hanya ini yang bisa dilakukan masyarakat untuk mengurangi dominasi partai pendukung pemerintah di parlemen," tegasnya.
Dia pun berharap, semoga DPR RI menyadari hal itu, dan kembali kepada fungsinya.
"Fungsi budgeting, legislasi, dan pengawasan harus aspiratif dan dioptimalkan. Hanya dengan begitu DPR RI akan dihormati dan terbebas dari bully rakyat Indonesia," pungkasnya. [Tp]
