telusur.co.id - Ketua Fraksi PAN DPR, Saleh Partaonan Daulay menegaskan, reshuffle kabinet adalah hak prerogatif presiden. Secara konstitusional, presiden berhak melakukan evaluasi terhadap kinerja menteri dan para pembantunya.
Menurut dia, evaluasi dapat dilakukan secara rutin, berkala, ataupun dengan tujuan tertentu. Dan harus diingat bahwa presiden adalah penanggung jawab jalannya pemerintahan. Sejalan dengan itu, presiden berhak untuk mengangkat para menteri dan pembantunya.
"Kinerja merekalah yang selalu diperhatikan, dijaga, dan dievaluasi. Jika baik, tentu dilanjutkan. Kalau tidak baik, diperingatkan. Dan kalau sudah tidak bisa diperbaiki, presiden berhak untuk melakukan reshuffle atau pergantian," kata Saleh, kepada wartawan, Selasa (27/12/22).
Bahkan, lanjut Saleh, dalam kasus tertentu, presiden bisa melakukan pergantian kapan saja. Alasannya, bisa saja bukan faktor kinerja, tapi politik. "Sekali lagi, itu adalah hak dan kekuasaan presiden."
Saleh mengaku, PAN belum mendapat informasi terkait reshuffle. Kemungkinan, reshuffle ini baru sebatas diwacanakan di media. Soal apakah akan ada reshuffle, belum pernah diungkap ke publik secara terbuka.
"Mungkin masih dugaan saja. Di akhir tahun ini, pemerintah masih sibuk. Libur Natal dan tahun baru. Banyak yang perlu dilengkapi untuk pelayanan bagi masyarakat," kata mantan Ketum PP Pemuda Muhammadiyah ini.
Jikapun ada reshuffle, PAN menyerahkan sepenuhnya kepada presiden. PAN dalam lingkaran pemerintahan tidak menyiapkan nama secara khusus. PAN yakin, presiden yang mengerti kebutuhan dan keperluannya.
"Andaikata diminta, partai-partai yang ada baru kemudian menawarkan kader yang dinilai sesuai dengan kebutuhan dan keperluan tadi," ucapnya.
Saleh menegaskan, saat ini PAN fokus membantu presiden melaksanakan tugas yang diamanatkan. Kalau nanti ada reshuffle, PAN sifatnya pasif. "Kalau ada permintaan dari kader kita, barulah kita mencari yang sesuai. Kami memiliki kader yang cukup banyak dari berbagai latar belakang. Karenanya, kita hanya bisa menunggu keputusan politik presiden. Tidak perlu mendesak dan mendorong-dorong presiden. Biarkan berjalan apa adanya," tukasnya.[Fhr]
