telusur.co.id - Aksi kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua semakin kejam. Bukan hanya aparat TNI dan Polri, kelompok sipil hingga tenaga kesehatan turut menjadi korban aksi mereka.
Menanggapi hal tersebut, sekretaris jenderal Pandawa Nusantara, Faisal Anwar menyarankan agar pemerintah melakukan pendekatan kesejahteraan, dalam menghadapi konflik di Papua. Hal tersebut disampaikannya dalam diskusi publik virtual bertema ‘Kejahatan KKB Papua, Pendekatan Ekonomi atau Politik’ yang digelar Jakarta Journalist Center.
“Mungkin pada saat ini pendekatan Negara untuk Papua, terhadap isu-isu di Papua, dengan tentunya pendekatan penanganan mengedepankan kesejahteraan,” ujar Faisal, Kamis (23/9/21).
Akar permasalahan di Papua, kata Faisal, terdiri dari beberapa poin penting. Pertama, faktor diskriminasi ras dan keamanan yang sampai saat ini Papua naik turun kondisinya, tidak stabil dan bahkan cenderung sangat fluktuatif.
“Terus juga kesenjangan-kesenjangan kemiskinan dan aksesibilitas di Papua yang sampai saat ini, mungkin kalau hasil dari penerapan Undang-Undang otsus yang 20 tahun yang kemarin sudah mulai ada peningkatan. Tapi secara global tentunya di Papua masih terus untuk ditingkatkan,” paparnya.
Kemudian, sambung Faisal, soal status sosial dan ingatan sejarah politik Papua. Tak dapat dipungkiri, Papua mempunyai catatan yang sangat kelam penerapan operasi militer pada zaman Orde Baru.
“Itu menjadi stigma yang cukup negatif bagi warga sipil di Papua dan ini masih tetap membekas di sana. Rata-rata yang menjadi pelaku orang-orang yang menjadi kelompok bersenjata itu adalah anak-anak pinak dari orang yang pernah kena operasi militer pada zaman Orde Baru yang lalu,” katanya.
Lalu terkait rendahnya indeks pembangunan manusia di Papua. Menurut Faisal, Sumber Daya Manusia (SDM) di Papua sampai saat ini masih jauh dari yang diharapkan dibanding provinsi-provinsi yang lain.
“Selanjutnya adalah rendahnya modal sosial sebagai perekat ya, ini karena tentu disana begitu kompleksnya budaya, adat dan sebagainya ini yang harus dicarikan formulasinya. Sehingga dapat memperkuat atau sebagai modal sosialnya,” terangnya.
Terakhir yang tak kalah penting, lanjut Faisal, soal pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan environmental security. Kedua hal ini memang masih kerap terjadi di Bumi Cenderawasih hingga saat ini.
“Tapi betul memang belum ada secara secara komprehensif, penyelesaian kasus-kasus hak bahkan pembunuhan di luar hukum yang dapat diselesaikan di meja persidangan,” tukasnya. (Ts)
