telusur.co.id - Partai politik pengusul jabatan presiden tiga periode sebaiknya keluar dari koalisi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. Sebab, Presiden Jokowi juga sudah menganggap bahwa usulan seperti itu bakal menjerumuskan serta menampar muka dirinya.

Begitu disampaikan oleh pengamat komunikasi politik Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing di Jakarta, Selasa (3/12/19).

"Pernyataan presiden, menurut saya, sangat keras, tegas dan eksplisit dengan menggunakan pilihan diksi, 'menjerumuskan'. Pilihan diksi ini mengandung makna tunggal, sama sekali tidak menimbulkan multitafsir," kata Emrus.

Menurut Emrus, jika dilihat dari seluruh narasi yang sampaikan Jokowi, orang yang mengusulkan atau mewacanakan jabatan presiden tiga periode berupaya mendorongnya agar jatuh tersungkur dan atau masuk jurang. Karenanya, usulan tersebut sangat disayangkan.

Maka itu, kata Emrus, para politisi pengusul wanca tersebut harus mempertanggungjawabkan pernyataan yang sudah disampaikan ke ruang publik.

"Salah satu bentuk pertanggungjawaban publiknya, bisa saja partai di mana orang yang mengusulkan tersebut sebagai kader, mempertimbangkan agar partainya sebaiknya berada di luar koalisi pemerintah," tegasnya. 

Bagi Emrus, jika berada di luar koalisi pemerintah, usulan jabatan presiden tiga periode bisa lebih leluasa terus digelorakan. "Tentu bukan untuk kemungkinan bagi presiden hasil Pemilu 2019, tetapi untuk hasil Pilpres 2024 atau periode selanjutnya," tandasnya.[Fh]