telusur.co.id - Partai Demokrat Tunisia menolak interpretasi Presiden Tunisia, Kais Saied tentang pasal 80 konstitusi, di mana ia bisa menggulingkan pemerintah dan menangguhkan parlemen.
“Tidak setuju dengan interpretasi presiden [Tunisia] pada pasal 80 konstitusi,” kata Partai Demokrat dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Anadolu, Senin.
Karenanya, partai yang memiliki 22 kursi di parlemen yang beranggotakan 217 orang dengan tegas menolak hasil keputusan dan prosedur yang diambil bertentangan dengan konstitusi.
Pada hari Minggu, Saied memecat Perdana Menteri Hichem Mechichi, membekukan parlemen dan mengambil alih otoritas eksekutif dengan bantuan perdana menteri baru.
Saied berpendapat bahwa keputusan hari Minggu sejalan dengan pasal 80 konstitusi, yang memungkinkan presiden untuk mengambil tindakan luar biasa di bawah ancaman serius untuk melindungi negara. Namun, pasal tersebut mengkondisikan pengambilan tindakan tersebut dengan berkonsultasi dengan kepala pemerintahan dan ketua parlemen.
Partai Demokrat mengatakan solusi untuk krisis Tunisia terletak pada menghormati konstitusi, menyerukan rakyat Tunisia untuk mengekspresikan pendapat mereka dengan cara yang damai.
Dalam pidatonya hari Minggu, Saied mengatakan dia akan menangguhkan kekebalan semua anggota parlemen dan mengambil alih kantor kejaksaan. Dia mengklaim bahwa dia telah mengambil keputusan setelah berkonsultasi dengan Mechichi dan Ketua Parlemen Rached Ghannouchi.
Ghannouchi, pada bagiannya, menggambarkan gerakan Saied sebagai "kudeta penuh" terhadap konstitusi Tunisia, revolusi, dan kebebasan di negara itu.
Tunisia telah dicengkeram oleh krisis yang mendalam sejak 16 Januari, ketika Mechichi mengumumkan perombakan kabinet tetapi Saied menolak untuk mengadakan upacara pelantikan menteri baru. Tunisia juga menghadapi penyebaran virus Covid-19 yang belum pernah terjadi sebelumnya di sebagian besar negara bagian, menyebabkan penyebaran virus yang cepat.
Tunisia dipandang sebagai satu-satunya negara Arab yang berhasil melakukan transisi demokrasi di antara negara-negara Arab lainnya yang juga menyaksikan revolusi rakyat yang menggulingkan rezim yang berkuasa, termasuk Mesir, Libya, dan Yaman. [ham]
