telusur.co.id - Wakil Presiden Maruf Amin diminta menjelaskan apa yang dimaksudnya dengan sebagian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terpapar radikalisme. Sebab, jika tidak ada kejelasan, pernyataan Wapres tersebut berpotensi disebut mengada-ngada alias asal mengeluarkan statement.
Begitu disampaikan oleh Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Generasi Ena Nurjanah dalam keterangannya, Senin (2/12/19).
"Ajaran radikalisme seperti apa yang dimaksudkan oleh Wapres agar tidak dianggap sebagai wacana yang terlalu mengada-ada,"kata Ena.
Menurut Ena, kalau terpapar radikalisme yang dimaksud Wapres, ada kaitanya denganmenceritakan sejarah yang berdarah-darah, maka itu belum tentu bermakna radikalisme. Sebab itu, bisa jadi karena gurunya kurang memahami cara yang tepat dalam menyampaikan kisah sejarah kepada anak-anak PAUD.
Ena mengungkapkan, cara penyampaian yang dianggap radikalisme tersebut bisa jadi berkaitan dengan kemampuan guru dalam menyampaikan materi ajar.
"Berarti yang patut menjadi bahan evaluasi adalah cara mengajar guru yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan agar mampu menyampaikan kisah sejarah disesuaikan dengan tahapan usia anak, bukan dengan membuat klaim bahwa guru mengajarkan radikalisme," tegasnya.
Dikatakan Ena, Wapres semestinya tidak langsung membuat penilaian hanya karena melihat, tanpa mengenali dan memahami fakta yang ada di lapangan.
"Ketika pelabelan terjadi terhadap para pengajar PAUD, pasti akan menimbulkan banyak perdebatan, terutama bagi para pegiat PAUD. Mereka pasti kecewa bahkan bisa jadi marah dengan sangkaan yang belum tentu benar," paparnya.
Menurut Ena, satu hal lagi yang perlu disadari penuh oleh pemerintah, yaitu data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2018 menyebutkan Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak-anak Usia Dini (PAUD)di Indonesia baru sekitar 37,92 persen.
"Jadi masih banyak anak-anak usia dini di Indonesia yang belum mendapat pendidikan dan ini seharusnya lebih menjadi perhatian pemerintah karena menjadi tanggung jawab negara sebagaimana yang diamanahkan oleh undang-undang," ungkapnya.
Bagi Ena, semestinya fokus pemerintah itu ialah memperbanyak berdirinya PAUD serta menghadirkan guru yang terdidik dan berkualitas bagi terpenuhinya hak pendidikan anak usia dini.[Fh]
