telusur.co.id - PDI Perjuangan memberikan apresiasi atas kepemimpinan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). JK dinilai telah mengambil keputusan yang cepat dan tepat dengan menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) KPK.
“Pak JK tidak hanya membuat sejarah, sebagai satu-satunya wapres yang pernah menjabat dua kali dengan dua presiden yang berbeda. Beliau sosok negarawan, kenyang asam garam politik, dan dikenal sebagai sosok pengambil keputusan yang cepat dan tepat,” kata Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto dalam keerangannya, Rabu (9/10/19).
Atas dasar pengalaman JK yang luas tersebut, kata Hasto, maka PDIP sangat memahami mengapa JK berulang kali menyatakan menolak Perppu Revisi UU KPK.
“Ketegasan Pak JK di dalam menolak Perppu didukung oleh PDI Perjuangan. Sebab mekanisme konstitusional telah tersedia melalui Mahkamah Konstitusi sehingga jalan ke MK adalah jalan terbaik," ungkap Hasto.
Menurut Hasto, JK juga sangat memahami konstruksi hukum nasional dimana KPK merupakan bagian dari kekuasaan eksekutif dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia, dengan sifatnya yang independen, sehingga proses penegakan hukum pemberantasan korupsi tidak bisa diintervensi pihak manapun.
Kepada para pihak yang mendorong lahirnya Perppu, Hasto berpesan, mereka hendaknya memahami bahwa konsolidasi ideologi, politik, dan hukum memang wajib dilakukan guna mendukung efektivitas pemerintahan Presiden Jokowi pada periode kedua ini.
“Revisi UU KPK telah dilakukan dengan keputusan bulat oleh DPR bersama Pemerintah. Hal tersebut juga menunjukkan efektivitas dukungan 60,7 persen kekuatan Parpol Pengusung Pak Jokowi di Parlemen. Atas dasar hal tersebut, Perppu bukanlah opsi politik. Presiden Jokowi tidak akan memperlemah basis utama pendukung Beliau sendiri yang berasal dari rakyat melalui Pemilu," tutur Hasto.
Hasto menegaskan, PDIP bersama koalisi akan terus membangun komunikasi politik dan memperkuat stabilitas politik, hukum, dan ekonomi.
“Terima kasih Pak JK atas keputusan yang tegas, tepat, dan mengakar pada tradisi tata pemerintahan yang baik dan konstitusional,” pungkasnya. [asp]
Laporan : Fahri Haidar
