telusur.co.id - Wacana bakal bergabungnya PDI Perjuangan ke dalam koalisi pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka semakin menguat jelang pelantikan pada 20 Oktober mendatang.
Direktur Eksekutif Sentral Politika Subiran Paridamos mengatakan, apabila akhirnya PDIP memutuskan untuk bergabung dengan koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran, maka akan menghilangkan keberadaan partai oposisi di Parlemen.
Sebab menurut Biran, keberadaan parlemen hanya sebagai tempat untuk mendukung seluruh kebijakan-kebijakan dan kepentingan pemerintahan ke depan.
"Ketiadaan partai oposisi yang bersikap kritis terhadap pemerintah di Parlemen, membuat semua proses politik di DPR kedepan hanya seremonial semata untuk mengesahkan segala kepentingan politik penguasa," kata Biran kepada telusur.co.id, Minggu (13/10/24)
"Sehingga sebenarnya pengambilan keputusan tidak lagi berada di DPR RI, tetapi di dalam kontrol para ketua dan elite partai di luar parlemen," tambahnya.
Namun kata Biran, dengan tidak adanya satu partai pun yang mengambil tempat sebagai oposisi terhadap pemerintah, maka akan terus bermunculan gerakan parlemen jalanan untuk terus mengawal proses demokrasi.
"Akan muncul gerakan parlemen jalanan seperti yang pernah terjadi di zaman Orde Baru. Sebab ketiadaan sikap dan tindakan kritis DPR secara kelembagaan terhadap pemerintahanan, akan menyebabkan kontrol publik terhadap penyelenggaraan negara menjadi terbatasi," ujarnya.
Sehingga, lanjut Biran, akan memantik sebuah gerakan jalanan dari berbagai elemen di luar pemerintahan untuk aktif mengkritisi pemerintahan.
"Rakyat dalam hal ini kelompok kepentingan, mahasiswa, akademisi, dan lain-lain akan menjadi oposisi dari pemerintahan yang sah. Dan ini membahayakan pemerintahan di masa yang akan datang," tandasnya.
Dengan demikian hal ini berpotensi mengulang sejarah kelam sebelum zaman reformasi, di mana tak adanya partai-partai oposisi terhadap pemerintah.
"Dan skema menangani hal ini adalah dengan upaya pembungkaman dan refresifitas kepada kelompok masyarakat pro demokrasi dan kelompok kritis. Dan ini akan mengulang sejarah kelam sebelum reformasi," pungkasnya. [Fhr]
