PeduliLindungi Syarat Beli Migor, Rudi Hartono: Nggak Semua Masyarakat Punya Smartphone - Telusur

PeduliLindungi Syarat Beli Migor, Rudi Hartono: Nggak Semua Masyarakat Punya Smartphone

Anggota Komisi VI DPR, Rudi Hartono Bangun.

telusur.co.id - Rencana pemerintah mewajibkan masyarakat menggunakan aplikasi PeduliLindungi saat membeli minyak goreng curah rakyat (MGCR) seharga Rp14 ribu per liter, dikritisi oleh Anggota Komisi VI DPR, Rudi Hartono Bangun. 

Menurut Rudi, tidak semua masyarakat memiliki handphone smartphone. Dan, bagaimana nasib mereka yang tidak memiliki smartphone tersebut. 

"Tidak semua anggota masyarakat memiliki smartphone. Bagaimana masyarakat pra sejahtera yang tidak memiliki smartphone? Apakah tidak bisa lagi membeli migor karena tidak bisa menggunakan aplikasi PeduliLindungi?" kata Rudi kepada wartawan, Selasa (28/6/22). 

Di sisi lain, Rudi sebenarnya mendukung kebijakan penggunaan aplikasi PeduliLindungi agar Pemerintah dapat mengecek distribusi migor secara real time sebagai antisipasi penyelewengan yang menyebabkan kelangkaan.

Namun, pemerintah harus memiliki solusi yang baik bagi masyarakat yang tidak memiliki smartphone agar mereka tetap bisa membeli minyak goreng curah.

"Kalau di desa kan masyarakat pra sejahtera kesulitan akses pakai PeduliLindungi, ada yang tidak punya HP, internet tidak ada. Pemerintah harus buat alternatif, jangan kaku, pemerintah harus punya solusi lain. Apa lagi, rencana pemerintah menerapkan kebijakan membeli migor curah menggunakan aplikasi PeduliLindungi tersebut belum disampaikan kepada Komisi VI DPR RI," ujar Rudi.

Oleh karena itu, Rudi mengusulkan, salah satu solusi yang bisa dilakukan yakni menggunakan KTP, kartu program keluarga harapan (PKH), atau surat keterangan tidak mampu bila ingin membeli minyak goreng curah.

Rudi memastikan, dalam rapat kerja mendatang dirinya akan mempertanyakan hal ini agar jangan sampai kebijakan itu menyulitkan rakyat. Khususnya bagi masyarakat yang tidak memiliki smartphone untuk mengakses aplikasi PeduliLindungi. Jadi kebijkan yang diambil pemerintah tidak ada yang dirugikan.

"Belum ada pembahasan rapat, kita belum ada raker (rapat kerja). Nanti kami minta untuk menjelaskan juga, karena ini kebijakan publik untuk masyarakat banyak. Terlebih mayoritas pembeli migor subsidi datang dari masyarakat kelas bawah, yang belum tentu memiliki smartphone," tutupnya.[Fhr


Tinggalkan Komentar