telusur.co.id - Anggota Komisi VII DPR Fraksi PKS Mulyanto menilai, rencana Pemerintah melakukan pembatasan BBM dan gas LPG 3 kg bersubsidi mulai bulan Juni 2024, merupakan sesuatu sudah seharusnya.

Menurut dia, Pemerintah perlu segera melaksanakan upaya konkret agar distribusi BBM dan gas LPG 3 kg bersubsidi ini lebih tepat sasaran. Salah satunya dengan merevisi aturan pendistribusian dan pengawasan BBM dan gas LPG 3 kg bersubsidi ini. 

"Jangan seperti sekarang ini BBM bersubsidi kerap disimpangkan untuk kebutuhan industri, perkebunan dan pertambangan, termasuk juga digunakan oleh kendaraan mewah," kata Mulyanto kepada wartawan, Selasa (23/4/24).

Sementara itu, gas LPG 3 kg bersubsidi kerap dioplos dan digunakan oleh mereka yang tidak berhak karena barang ini didistribusikan melalui sistem terbuka.

Contoh, kasus artis Prilly Laruconsina yang sempat heboh karena kedapatan menggunakan gas melon 3 kg bersubsidi. 

Mulyanto menambahkan, agar kebijakan ini tidak disalahpahami masyarakat sebaiknya Pemerintah menggunakan istilah yang lebih positif yaitu bukan "pembatasan", tetapi distribusi yang lebih tepat sasaran.

Sebab, barang bersubsidi itu adalah barang khusus dalam pengawasan. Pengawasan dibutuhkan agar barang bersubsidi tersebut terdistribusi secara tepat sasaran.  

"PKS mendesak Pemerintah untuk serius melakukan berbagai upaya yang mungkin agar distribusi BBM dan gas LPG 3 kg bersubsidi secara tepat sasaran dapat terwujud, baik melalui pendataan, petapan kriteria penerima, serta revisi atau pembentukan regulasi," tegasnya. 

Untuk itu, dalam hal ini Komisi VII DPR, dalam waktu yang tepat akan meminta penjelasan Pemerintah terkait dengan perkembangan masalah tersebut baik melalui mekanisme RDP ataupun Raker dengan perwakilan Pemerintah.[Fhr]