telusur.co.id - PDI Perjuangan dikabarkan bakal segera bergabung ke dalam koalisi pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 20 Oktober 2024 mendatang.
Direktur Eksekutif Sentral Politika Subiran Paridamos, menilai jika PDIP memutuskan untuk bergabung ke dalam koalisi pemerintahan ke depan, maka hal itu lantaran posisi PDIP yang tak diuntungkan.
Pasalnya kata Biran, meski posisi Ketua DPR RI Periode 2024-2029 masih menjadi milik PDIP, akan tetapi posisi partai pimpinan Megawati itu tak cukup kuat jika harus menjadi oposisi sendirian di parlemen.
"Posisi PDIP dalam konteks ini serba salah, mau menjadi oposisi di parlemen tetap saja tidak akan mampu menjaga mekanisme check and balance," kata Biran kepada telusur.co.id, Minggu (13/10/24).
"Sebab satu partai melawan delapan partai, tentu tidak akan ada pengaruhnya terhadap kontrol DPR terhadap pemerintahan meskipun PDIP memegang posisi ketua DPR RI," tambahnya.
Apalagi kata Biran, mekanisme pengambilan keputusan pimpinan DPR RI juga melalui keputusan kolektif kolegial, sehingga posisi kontrol PDIP di Parlemen tak akan cukup bisa membendung suara delapan partai koalisi pemerintah.
"Jikapun PDIP menjadi oposisi, paling banter hanya bisa mengontrol isu politik saja, sebagai penyeimbang wacana yang sampai ke publik," ujarnya.
Lebih lanjut, penulis buku negara katanya itu menilai posisi kursi ketua DPR RI Periode 2024-2029 tidak lebih hanya sekedar alat tanda tangan stempel untuk semua kehendak eksekutif.
Mengingat PDIP merupakan satu-satunya partai politik yang menolak hasil pemilu 2024 dan partai pertama yang memutuskan untuk menjadi oposisi di pemerintahan mendatang.
"Dan ini berpotensi menimbulkan sikap politik yang sewenang-wenang karena semua partai di DPR, tidak akan ada yang berani berbeda dengan pemerintah, tidak akan ada kontrol dari DPR terhadap pemerintahan," tandasnya.
Kendati begitu kata Biran, jika pada akhirnya semua partai politik di parlemen merupakan pendukung pemerintah, ia berharap semua partai dapat melakukan otokritik terhadap internal pemerintahan.
"Semua partai akan secara otodidak mengkritisi pemerintah jika ada isu dan kebijakan yang benar-benar bertolak belakang dengan kepentingan rakyat," pungkas Biran. [Fhr]
