telusur.co.id - Pengamat Politik Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo mengatakan, indeks demokrasi Indonesia secara kuantitatif dari tahun 2017 sampai 2021, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), trennya naik. Dari tahun 2017 hingga 2019 naik, tahun 2020 turun sedikit, dan tahun 2021 naik sampai sekarang tahun 2022.
"Tapi kalau menggunakan data The Economist Intelligence Unit (EIU), Indonesia masih tergolong negara yang masih cacat demokrasinya. Bahkan di tahun 2021 berada di bawah Timor Leste posiisnya, meskipun dari segi skor itu naik 12 kali dari 165 negara," kata Karyono dalam Diskusi Refleksi Akhir Tahun bertajuk Quo Vadis Arah Pembangunan Nasional, Evaluasi dan Proyeksi Kebijakan Pembangunan Nasional Dalam Multiperspektif, di June's Resto & Bar, Jakarta Pusat, Sabtu (17/12/22).
Karyono menuturkan, ada beberapa indikator untuk mengukur indeks demokrasi, salah satuanya adalah pelaksanaan pemilu.
"Saya kira yang membuat posisi Indonesia masih dalam kategori cacat demokrasi karena beberapa indikator tadi, terkait pelaksanaa pemilu," ujarnya.
Ia mengungkapkan, masih terdapat kelemahan fundamental seperti masih adanya intimidasi, meskipun tidak lagi sepeti dulu dengan menggunakan oknum tentara, polisi, yang mengintimidasi menggunakan senjata, tapi saat ini lebih soft.
"Contohnya, saat Pilkada DKI Jakarat 2017. Ada ancaman untuk tidak disholati kalau tidak memilih satu kandidat, itu bentuk intimidasi yang soft," terangnya.
Intimidasi model lain, tambah Karyono, juga ditemukan misalnya kalau tidak memilih calon petahana, masyarakat di wilayah tidak mendapatkan pembangunan. Dan masih banyak lagi model-model intimidasi.
Indikator lain, tambah Karyono, salah satunya adalah pemilu yang masih diwarnai dengan money politic ayau politik uang yang trennya makin naik.
"Secara kuanttitatif orang yang bisa dipengaruhi money politic itu meningkat. Besaran uangnya makin naik juga, berbanding lurus dengan kenaikan inflasi. Jadi, politik uang masih mewarnai," ungkapnya.
Selain itu, lanjt dia, indikator yang membuat posisi demokrasi Indonesia dinilai cacat adalah masih maraknya politik identitas.
"Politik identitas sudah emnjadi tren, mewarnai setiap event pemilu baik nasional maupun daerah. Itu terjadi tidak hanya di DKI, di berbagai daerah bahkan kesuksesan politik identitas di DKI Jakarta memenangkan suatu kandidat yang menggunakan politik idnetitas sebagai instrumen kemenagan itu di-copy paste, kecenderungan itu ada," ungkapnya.
"Tentu itu berbahaya, karena di era pos truth ini mengerikan, jangan main-main dengan politik idnetitas," tandasnya. [Tp]
