telusur.co.id - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) belum menerima surat presiden (surpres) terkait pergantian Panglima TNI. Padahal, Jenderal Anidka Perkasa purna tugas pada 21 Desember 2022.
Pengamat politik Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga menilai, dilihat dari profesionalisme kemiliteran, tiga kepala staf angkatan seharusnya sudah memenuhi kriteria kelayakan. Sebab, ketiganya sudah memiliki kapasitas dan kapabilitas di bidang militer.
"Ketiganya juga sudah memiliki rekam jejak bersih dan berintegritas sehingga terpilih menjadi kepada staf angkatan," kata Jamiluddin kepada wartawan, Sabtu (19/11/22).
Karena itu, Laksamana Yudo Margono (KSAL), Jenderal Dudung Abdurachman (KSAD), dan Marsekal Fadjar Prasetyo (KSAU) dengan sendirinya layak menjadi Panglima TNI. Mereka bertiga tiga perlu lagi dipertanyakan profesionalismenya di bidang militer.
Hanya saja, untuk menjadi Panglima TNI juga ditentukan atas pertimbangan politis dan kebutuhan. Dua hal ini kerap membuat ada kepala staf angkatan yang tidak terpilih menjadi Panglima TNI.
Dari sisi politis, lanjut Jamiluddin, Yudo, Dudung, dan Fadjar sebenarnya sudah teruji. Ketiganya selama menjadi kepada staf angkatan cukup loyal terhadap presiden.
"Tidak terlihat ada indikasi diantara tiga kepala staf angkatan itu yang secara politis bertentangan dengan Presiden Jokowi," ucapnya.
Hanya saja, tutur dia, Presiden tinggal memilih mana dari tiga kepala staf angkatan itu yang membuatnya paling nyaman. Disinilah faktor kedekatan menjadi penentu terpilihnya salah satu kepala staf angkatan tersebut. Subjektifitas presiden menjadi sangat tinggi dalam memutuskan siapa yang akan diajukan menjadi Panglima TNI ke DPR.
Sementara faktor kebutuhan, tampaknya lebih objektif. Hal ini lebih terukur sehingga lebih mudah dijelaskan kelayakan memilih Panglima TNI.
Hingga saat ini, upaya memperkuat poros maritim belum maksimal. Padahal, Presiden Jokowi berjanji akan membangun kedaulatan, kedigdayaan, dan kejayaan maritim Indonesia.
Selain itu, persoalan kemaritiman juga masih banyak persoalan. Perbatasan Natuna dan isu Pulau Pasir juga menjadi bagian dari masalah poros kemaritiman.
Untuk menata pertahanan kemaritiman, idealnya ditangani sosok yang memiliki basic angkatan laut.
"Untuk itu, kiranya Laksamana Yudo Margono paling pas menggantikan Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI. Yudo diharapkan dapat mewujudkan pertahanan kemaritiman yang tangguh sebagaimana yang dijanjikan Jokowi kepada rakyat Indonesia," tukas mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta itu.[Fhr]
