telusur.co.id - Juru bicara Persaudaraan Alumni 21w Haekal Hassan menegaskan bahwa insiden pembakaran bendera PDI Perjuangan adalah accident, kejadian yang tidak direncanakan. Menurutnya, kejadian tersebut terjadi karana ulah penyusup.
"Anggota kami Persatuan Alumni 212 yang masuk dalam peserta aksi ada 94 Ormas dan kami mengenakan seragam putih-putih, yang membakar bendera PDI-P bukan anggota kami," tegas Haekal dalam webinar bertajuk 'Infodemic PDI-P Identik PKI, Ulah Siapa? Ibas Polemik RUU HIP, di Jakarta, Minggu (28/6/20).
Acara yang dipandu oleh Nova Andika pemimpin LSM-IBSW Public Policy itu, juga menghadirkan beberapa narasumber antara lain; Trubus Rahardiansyah (Analis Kebijakan Publik Universitas Trisakti), Boni Hargens (Pengamat Politik), Mahmudin Muslim (Ketua PP BAMUSI), Jerry Massie (Pengamat Ekonomi Politik P3S) dan I Wayan Damuna Suga Bhawanta (Aktivis Mahasiswa Universitas Udayana).
Trubus dalam kesempatan ini menjelaskan bahwa peristiwa pembakaran bendera PDI-P dan PKI dalam satu waktu di tengah massa demo menuntut dihapusnya RUU HIP dalam Prolegnas di Parlemen disebabkan akumulasi kekecewaan lemahnya partisipasi masyarakat dalam pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila/HIP.
Sedangkan, Damuna Suga sangat menyayangkan insiden pembakaran bendera PDI-P, dan menegaskan perlunya dialog oleh para pihak unttuk kemajuan bangsa.
Narasumber lainnya, Mahmudin menegaskan bahwa pihaknya di PDI-P sangat membuka ruang dialog, terutama buat PA 212. Menrutnya, selain isu komunis, yang juga berbahaya adalah ancaman radikalisasi agama.
Sedangkan Jerry Massie lebih menyoroti aspek RUU HIP ini. Menurut dia, tokoh agama, akademisi, para pakar sampai Majelis Ulama Indonesia.
"Saya pikir sudah final mau apa lagi, gak perlu ada eka sila atau trisila, kita hanya kenal Pancasila. Bagaimana mungkin dasar negara saja mau diganti silanya, bisa jadi NKRI mau dirubah, lebih baik dikubur saja hasrat tersebut," kata Jerry.
Dia menegaskan, pendiri Pancasila bukan hanya Presiden pertama RI Ir Soekarno, tapi ada tokoh lainnya seperti, Mohammad Yamin (Sumsel), Wahid Hasyim (Jombang, Jawa Timur), Mohammad Hatta (Bukit Tinggi, Sumbar); dan Prof Soepomo (Sukoharjo, Jateng).
Yang dipersoakan publik, kata Jerry, yakni Pasal 7 RUU HIP tentang Trisila (Sosio-Nasionalisme, Sosio-Demokrasi dan Berketuhanan), dan Ekasila (Gotong Royong), serta tak ada TAP MPRS No XXV Tahun 1966.
Diskusi menjadi lebih seru saat Boni melontarkan pertanyaan kepada Haekal Hassan agar bisa menunjukkan siapa tokoh PKI saat ini yang berpengaruh.
Secara gamblang dijawab Haikal, bahwa Tokoh PKI sudah mati semua, tapi paham dan ajaran ideologinya bisa saja berkembang dan aksi yang dilakukan PA 212 adalah wujud dari mewaspadai bangkitnya paham komunis dan PKI, karena beberapa hal; Pertama, upaya pemerasan Pancasila menjadi Trisila-Ekasila . Kedua, upaya menisbikan peran sila Pertama Ketuhanan yang Maha Esa. Ketiga, TAP MPRS No 25 Tahun 1966 Tentang larangan PKI tidak dimasukkan dalam konsideran RUU HIP, dan Keempat adanya statement pengurus pusat PDI-P terkait jutaan kader PKI yang bergabung ke PDI-P.
"Sehingga cap PDI-P itu identik PKI berkembang di masyarakat," ujar Haekal.
Analis kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah pun menimpali bahwa ajaran komunis itu masih bisa berkembang dinamis di tengah masyarakat.
"Wajar saja jika kelompok Islam mewaspadai komunis PKI, tentu juga paham ISIS, kapitalis, liberal dan radikalisasi keagamaan perlu juga diantisipasi, namun yang sudah ada payung hukum nya adalah larangan PKI dan larangan penyebaran paham komunis," tandas Trubus. [Tp]
