telusur.co.id - Terkait kasus demonstrasi Ormas dan serta pengangkutan Paksa aparat terhadap mahasiswa Papua yang terjadi di Asrama Mahasiswa Papua di Jl. Kalasan No. 10, kota Surabaya pada tanggal 16-17 Agustus 2019.
DPD GAMKI Jawa Timur mengecam tindakan angkut paksa yang tidak manusiawi oleh aparat Polrestabes Surabaya. Hal itu disampaikan oleh Rafael Obeng selaku Ketua DPD Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia Provinsi Jawa Timur.
“Seharusnya kepolisian selaku pemegang amanat dalam pengamanan Negara ini harus mampu meredam massa yang sudah membabi buta dalam melakukan intimidasi kepada para mahasiswa di dalam asrama, bukan malah memperkeruh suasana dengan mengirim pasukan bersenjata seolah hendak menangkap teroris berbahaya,” ujar Rafael dalam keterangan tertulisnya. Selasa, (20/8/2019).
Rafael mengatakan tidak ada perusakan bendera yang dilakukan oleh para penghuni asrama papua, namun yang terjadi saat itu adalah adanya oknum TNI dan beberapa ormas yang datang ke asrama dengan langsung memberikan cacian kepada para penghuni asrama.
Para penghuni meminta massa untuk berbicara baik-baik agar tidak ada salah paham yang terjadi, tapi permintaan tersebut di tolak oleh massa, bahkan hingga larut malam para penghuni diberikan makian dan cacian.
“Begitu kejadian terjadi di asrama Papua Kalasan, kita langsung kirim orang untuk mengetahui kondisi yang real di lapangan,” ucapnya.
“Hal yang kemudian menjadi perhatian penting,” tambah Rafael “adalah aparat tidak layak melontarkan ucapan monyet kepada para penghuni, karena sebagai negara yang berideologikan Pancasila harusnya aparat mengedepankan etika berkomunikasi agar tidak semakin memicu emosi massa yang hadir saat itu.”
“Kami mengecam tindakan Aparat yang menembakkan Gas Air Mata ke Asrama Papua,” tegas Rafael.
Rafael mengatakan seharusnya Polisi dan TNI bertindak adil dalam memperlakukan warga sesama anak Bangsa, dan seharusnya mengajak mahasiswa Papua berdialog secara baik-baik terkait apa sebenarnya yang terjadi di tempat itu.
"Kami DPD GAMKI Jawa Timur berharap Kapolda Jawa Timur melakukan evaluasi kinerja kepada Kapolrestabes dan Wakapolrestabes Surabaya dalam hal penanganan yang cenderung diskriminatif dan rasis.
Begitu juga Pangdam Brawijaya harus mengevaluasi Danrem dan jajarannya tentang siapa oknum TNI yang datang ke asrama Papua dan memaki mahasiswa Papua dengan cacian dan tindakan rasis lainnya," tegasnya.
Rafael menilai ada dalang intelektual dibalik kejadian ini. Pihaknya berharap Polda Jawa Timur agar mengusut tuntas dalang intelektual yang mengkambing hitamkan mahasiswa Papua dalam kejadian ini.
“Kalau Kapolda Jawa Timur tidak mampu mengusut dalang kekacauan ini maka mundur saja dari jabatan nya. Begitu juga Pangdam Brawijaya, jika membiarkan oknum TNI tersebut, sebaiknya Pangdam diganti saja," pungkasnya.
Pihaknya mengaku berkordinasi dengan DPP GAMKI agar menyampaikan kepada Kapolri dan Panglima TNI untuk mengevaluasi kinerja Kapolda Jatim, Kapolrestabes Surabaya, Pangdam Brawijaya, dan Danrem Surabaya.[asp]
Laporan : Arianto Goder
