telusur.co.id - Sinergi Kawal BUMN menilai polemik pengangkatan Direksi dan Komisaris BUMN yang dikritisi oleh kader Parpol dan relawan pendukung Presiden belakangan ini semakin tidak menarik dan kontra produktif bagi kelangsungan bisnis BUMN di tengah hantaman pandemi Covid-19. 

Adapun hal yang dikritisi antara lain soal penunjukan sosok senior profesional, milenial, diaspora, perwira TNI/Polri, politikus profesional dan relawan profesional untuk menduduki jabatan strategis di BUMN yang ramai diributkan.

Menurut Inisiator Sinergi Kawal BUMN, Arief Rachman, kritikan tersebut sangat subyektif dan tendensius.

"Kami nilai bahwa penolakan terhadap sosok yang mengisi jabatan strategis tersebut harus dilatarbelakangi dengan parameter berbasis profesionalisme dan juga obyektif bukan asal tolak dan wacana yang abstrak apalagi membawa agenda tertentu," kata Arief kepada wartawan, Jumat (26/6/20).

Menurut Arief, penunjukan figur-figur untuk menjadi Direksi atau Komisaris oleh Menteri BUMN Erick Thohir sudah melewati tahapan dan ketentuan yang diatur oleh UU BUMN dan Peraturan Menteri BUMN tentang Pengangkatan Direksi dan Komisaris BUMN. 

"Maka harus dilihat secara jernih dan demi kemaslahatan serta menyelamatkan BUMN," ujar Arief.

Arief menjelaskan, hampir sebagian besar BUMN mengalami cobaan berat karena wabah Covid-19. Maka perlu dipikirkan bersama agar BUMN kembali pulih dan mampu mengembangkan bisnisnya ke depan.

"Hentikanlah perdebatan yang makin memperkeruh suasana dan iklim bisnis BUMN. Bersikap gentle dan singkirkan semua kepentingan agar BUMN dapat berjalan sebagaimana mestinya," terang dia.

"Saat ini adalah waktunya mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas segalanya dibandingkan kepentingan kelompok dan golongan," tandasnya. [Tp]