telusur.co.id - Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN) saat ini sedang hadapi konflik kepemimpinan internal yang berujung pada gugat menggugat di Pengadilan oleh oleh kubu Nurdin Halid maupun Sri Untari Bisowarno. Konfliknya saat ini sudah di tingkat kasasi Mahkamah Agung (MA). 

Terkait itu, Pengamat koperasi yang juga ketua Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES) Suroto, mengimbau kepada kedua kubu Dekopin agar mengedepankan visi moral kebangsaan, ketimbang bicarakan soal menang kalah di pengadilan. 

"Koperasi itu adalah organisasi yang terikat oleh nilai-nilai penting universal seperti kemandirian, keadilan, kepedulian yang tujuan utamanya adalah untuk memikirkan anggota perorangam koperasi dan masyarakat membangun solidaritas dan visi moral dan kesejahteraan mereka," kata Suroto dalam keterangannya, Senin (8/10/2).

Menurut Suroto, hingga hari ini, peran Dekopin makin tidak jelas, dan tak pernah dirasakan nyata oleh anggota koperasi. Padahal, saat ini masyarakat dan anggota koperaai sedang marak terjerat oleh rentenir ketika hadapi masa sulit ekonomi akibat pandemi Covid-19. 

"Sudah seharusnya saat ini DEKOPIN itu lebih utama mendorong kekuatan kemandirian dan kesadaran partisipatif anggota dan masyarakat dan juga menjaga persatuan," tegasnya.

Dia mengingatkan, di berbagai negara yang koperasinya maju mereka melepaskan keterikatan pada bantuan atau keistimewaan kebijakan dari pemerintah. Bahkan menjadi mitra strategis dan sekaligus sebagai "counterviling" kebijakan pemerintah yang rugikan anggota dan masyarakat secara luas.

Peranan organisasi apex semacam DEKOPIN itu, lanjut dia, menjadi kuat justru karena sifat organisasinya dibangun dengan pola "non goverment obligation". Yaitu menumbuhkan prakarsa anggota perorangan melalui organisasi koperas di tingkat primer maupun sekunder.

"Organisasi apex koperasi itu bisa kuat dan disegani karena secara berjenjang memang anggotanya mendapat manfaat nyata baik secara ekonomi, maupun sosial," tukas CEO INKUR Federation. [Fhr]