telusur.co.id -Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Koalisi Pewarta Pemilu dan Demokrasi (KPP DEM), resmi menandatangani Nota Kesepahaman, untuk memperkuat sinergi dengan insan pers dalam kerja pengawasan pemilu dan pemilihan kepala daerah (pilkada) ke depan.

Penandatanganan Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) tersebut digelar di ruang rapat utama lantai 5 Gedung Bawaslu RI, Jalan MH Thamrin, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, pada Rabu, 12 November 2025.

Usai Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja dan Ketua Umum KPP DEM Achmad Satryo Yudhantoko menandatangani MoU, dilakukan peluncuran Ruang Sinergi Humas Bawaslu RI dengan Media Massa (Ruang Sinema).

Kepala Biro Hukum dan Humas Bawaslu RI, Agung Bagus Gede Bhayu Indraatmaja, mengatakan, penandatanganan ini menjadi landasan kerja sama dalam Program Ruang Sinema, yang berfokus pada penguatan kolaborasi pengawasan Pemilu dan Pilkada mendatang melalui kemitraan strategis antara Bawaslu dan media.

"Penandatanganan Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai dasar kerja sama resmi antara Bawaslu dan KPP DEM di bidang komunikasi publik dan pengawasan Pemilu," kata Agung dalam sambutannya. 

Sementara itu, Ketua KPP DEM Achmad Satryo Yudhantoko dalam sambutannya mengaku bersyukur atas dilangsungkannya penandatanganan nota kesepahaman antara Bawaslu RI dengan KPP DEM.

"KPP DEM sudah lama menanti momentum ini, hampir tiga tahun lebih menunggu proses kerja sama formal dengan Bawaslu. Pada 7 November, KPP Dem telah diresmikan oleh Kementerian Hukum," kata Satryo. 

Bawaslu, kata Satryo, memiliki hubungan yang sangat dekat dengan insan pers, sehingga hal itu menjadi salah satu semangat para pewarta pemilu untuk bisa tetap mengawal proses demokrasi di Indonesia. 

"Diharapkan menjadi jalinan yang semakin kukuh ke depan antara pers dan pengawas pemilu, bukan hanya di tingkat pusat tapi juga di tingkat daerah," ujar Satryo. 

Dalam kesempatan Jakarta, - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Koalisi Pewarta Pemilu dan Demokrasi (KPP DEM) resmi menandatangani kesepakatan Nota Kesepahaman Tentang Program Ruang Sinergi Humas Bawaslu dan Media Massa (Ruang Sinema). 

Adapun acara penandatanganan Nota Kesepahaman ini digelar di ruang rapat utama lantai 5 Gedung Bawaslu RI, pada Rabu (12/11/2025) dihadiri oleh jajaran Bawaslu RI dan Pengurus KPP DEM serta tamu undangan. 

Kepala Biro Hukum dan Humas Bawaslu RI Agung Bagus Gede Bhayu Indraatmaja, mengatakan bahwa penandatanganan ini menjadi landasan kerja sama dalam Program Ruang Sinema, yang berfokus pada penguatan kolaborasi pengawasan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah melalui kemitraan strategis antara Bawaslu dan media.

"Penandatanganan Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai dasar kerja sama resmi antara Bawaslu dan KPP DEM di bidang komunikasi publik dan pengawasan Pemilu," kata Agung dalam sambutannya. 

Sementara itu, Ketua KPP DEM Achmad Satryo Yudhantoko, dalam sambutannya mengaku bersyukur atas dilangsungkannya penandatanganan nota kesepahaman antara Bawaslu RI dengan KPP Dem.

"KPP Dem sudah lama menanti momentum ini, hampir tiga tahun lebih menunggu proses kerja sama formal dengan Bawaslu. Pada 7 November, KPP Dem telah diresmikan oleh Kementerian Hukum," kata Satryo. 

Bawaslu kata Satryo, memiliki hubungan yang sangat dekat dengan insan pers, sehingga hal itu menjadi salah satu semangat para pewarta pemilu untuk bisa tetap mengawal proses demokrasi di Indonesia. 

"Diharapkan menjadi jalinan yang semakin kukuh ke depan antara pers dan pengawas pemilu bukan hanya di tingkat pusat tapi juga di tingkat daerah," ujar Satryo. 

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengucapkan selamat kepada KPP DEM karena kini telah resmi menjadi organisasi perkumpulan wartawan yang sah secara hukum. 

Bagja juga mengatakan bahwa Bawaslu ke depan akan secara aktif melibatkan wartawan dalam setiap kegiatan pendidikan politik yang dilakukan lembaganya. 

"Selamat atas akta notaris KPP DEM. Ke depan, pemilu lebih banyak melibatkan wartawan dalam peliputan pendidikan politik ke sekolah. Bawaslu RI sudah memerintahkan Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota, untuk tetap terbuka selama masa non tahapan," kata Bagja. 

Lebih lanjut, dengan hadirnya Ruang Sinema ini, lanjut Bagja, diharapkan dapat memperkuat pengawasan AI ke depannya. 

"Karena setelah 2024, ada beberapa paslon yang menggunakan AI dalam kampanye yang membuat hambatan dalam penegakan hukum saat kampanye menggunakan AI," lanjtunya. 

"Oleh sebab itu kita berharap jangkauan kita akan semakin naik lagi dan berserta dengan wartawan dalam mengawasi seluruh proses yang ada di Badan Pengawas Pemilihan Umum," pungkasnya.