telusur.co.id - Kasus dugaan korupsi besar-besaran yang melibatkan Pertamina mendapat sorotan tajam dari Anggota Komisi VI DPR RI, I Nengah Senantara. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan direksi Pertamina di DPR RI, Jakarta, Selasa (11/03/2025), Nengah mengkritik peran BUMN energi tersebut sebagai induk perusahaan dalam skandal tata kelola minyak mentah yang melibatkan anak perusahaan atau subholdingnya.
Revolusi Total di Tubuh Pertamina
Senantara mengusulkan agar Pertamina melakukan revolusi total terhadap kelembagaannya. Semua pihak yang terlibat dalam kasus korupsi harus dikeluarkan, dan kepengurusan baru harus memperhatikan rekam jejak karir sebelumnya untuk memastikan tidak ada lagi celah bagi koruptor. “Kita harus tanya, kenapa hampir semua perusahaan pelat merah tersangkut korupsi?” ujar Nengah dengan nada tegas.
Krisis Moral di Manajemen Tertinggi
Bagi Nengah, kasus ini bukan hanya masalah hukum, melainkan juga merupakan krisis moral di level manajemen tertinggi Pertamina. Dengan nilai dugaan korupsi yang mencapai angka fantastis sebesar Rp1.000 triliun, yang dianggap sebagai rekor dalam sejarah korupsi Indonesia, ia menegaskan betapa memprihatinkannya keadaan ini.
“Bisa bayangkan angka segitu? Satu direksi Pertamina punya gaji Rp3-5 miliar per bulan. Dengan uang sebesar itu, satu orang bisa membiayai 50 ribu anak sekolah. Tapi tetap saja korupsi terjadi. Artinya ini bukan soal gaji, tapi moral!” tegasnya.
Fungsi Pengawasan yang Bobrok
Nengah juga mempertanyakan fungsi pengawasan yang seharusnya dilakukan oleh komisaris dan lembaga auditor negara, seperti BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Ia mengungkapkan bahwa korupsi ini sudah terjadi sejak 2018 hingga 2023, artinya selama lima tahun, sistem di Pertamina telah bobrok. "Komisaris kerja apa? BPK ngapain saja? Kalau pengawasan benar, korupsi ini tak mungkin terjadi selama bertahun-tahun," tambahnya.
Politikus NasDem dari Bali ini bahkan mencurigai adanya kerjasama terselubung antara pelaku korupsi dengan pihak yang seharusnya mengawasi.
Audit Menyeluruh dan Hapus Jabatan Titipan
Tak cukup hanya dengan membentuk Panja atau Pansus, Nengah menegaskan pentingnya audit menyeluruh terhadap seluruh manajemen Pertamina. "Semua manajemen harus diaudit ulang. Tidak ada lagi jabatan 'titipan'. Siapa yang terlibat, harus disingkirkan!" kata Nengah dengan tegas.
Manipulasi Harga Impor BBM
Selain itu, Nengah juga menyoroti dugaan manipulasi harga impor BBM. Ia mencontohkan impor bensin RON 90 yang dibayar dengan harga RON 92, yang menurutnya merugikan negara. "Ini manajemen sungguhan atau abal-abal? Kenapa Pertamina bisa kecolongan dalam skema yang jelas-jelas merugikan negara?" sindirnya.
Pertamina Harus Segera Berbenah
Nengah menegaskan bahwa Pertamina harus segera melakukan perbaikan mendalam dan tidak hanya berfokus pada penutupan skandal demi skandal. Jika tidak, ia memperingatkan bahwa kepercayaan rakyat terhadap BUMN ini akan semakin runtuh.
Dengan desakan ini, Nengah berharap agar Pertamina dapat melakukan perubahan yang signifikan agar tidak lagi menjadi ladang subur bagi praktik korupsi.[iis]
