telusur.co.id - Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago berharap di Pilpres 2024 lebih dari 2 (dua) poros koalisi, sebab konsekuensi dari 2 poros koalisi membuat keterbelahan. 

"Kita tentu saja sangat risih dengan pendapat politisi yang merasa tidak mempermasalahkan kalau kontestasi elektoral pilpres 2024 nanti hanya diikuti 2 (dua) kandidat capres-cawapres, kembali head to head (bipolar) seperti yang pernah terjadi dalam dua kali pemilu sebelumnya rematch pilpres kontestasi elektoral diikuti 2 (dua) pasangan capres-cawapres," ujar Pangi, Kamis.

Politisi yang tidak mempermasalahkan fenomena capres hanya diikuti dua pasang capres-cawapres, merupakan politisi yang tidak mau belajar dari fakta politik masa lalu, bagaimana masyarakat merasakan dan menyaksikan langsung kerusakannya akibat polarisasi isu dan politik identitas yang menyebabkan keterbelahan publik pada pilpres 2019, lukanya cukup menganga dan lebar. 

"Puncak dari keterbelahan itu kita bisa menyaksikan bagaimana pengeroyokan terhadap Ade Armando, selama ini elite mengatakan seolah-olah tidak terjadi apa-apa, ternyata keterbelahan itu ada dan nyata  terjadi di tengah masyarakat."

Polarisasi isu, politik identitas telah menyebabkan kerusakan yang nyata merobek tenun kebangsaan pada pilpres 2019. Oleh karena itu, tidak boleh ada lagi tempat atau ruang untuk membuka kotak pandora politik identitas dengan polarisasi isu yang merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan demikian, karena kerusakannya begitu nyata dan dampaknya terlalu besar, polarisasi dan politik identitas tidak boleh terulang kembali. 

Setidaknya ada 3 (tiga) cara yang mesti dilakukan untuk meredam politik identitas dan keterbelahan publik dalam kontestasi elektotal pilpres 2024. Pertama, calon presiden minimal harus ada 3 pasang calon presiden, sehingga ada pemecah gelombang agar tidak terulang kembali kontestasi rematch pilpres 2014 dan 2019 dengan kekuatan head to head (bipolar) bertumpu pada dua kutub pasangan calon presiden. 

Kedua, harus ada penegakan hukum yang adil tanpa diskriminatif terhadap para buzzer politik, tim sukses, relawan maupun calon presiden apabila terbukti mengunakan/mengoreng politik identitas dijadikan sebagai komoditas politik, mesti ada sangsi yang keras dan tegas berupa pidana dan pemotogan masa waktu kampanye agar ada efek jerah. 

Ketiga, harus ada konsensus dan komitmen bersama untuk tidak lagi mengunakan narasi politik identitas dan isu-isu SARA yang jelas merusak tatanan simpul kehidupan berbangsa dan bernegara.

Berdasarkan data Survei Voxpol Center Research and Consulting  pada Bulan Juli 2022, menunjukkan bahwa 40,6 persen preferensi masyarakat menginginkan pilpres 2024 sebaiknya diikuti lebih dari dua pasang capres/cawapres. 

Lalu ketika dikejar pada pertanyaan kusioner dengan menanyakan alasan masyarakat agar pilpres diikuti lebih dari 2 pasangan capres-cawapres, sebesar 41,9 persen menjawab agar rakyat mendapatkan pilihan pemimpin alternatif, sebesar 41,1 persen agar tidak terjadi konflik sosial dan perpecahan, sebesar 9,2 persen agar memberi kesempatan kepada para pemimpin muda, sebesar 7,2 persen agar tidak terjadi eksploitasi politik identitas dan tidak tahu tidak jawab sebesar 0,6 persen. [ham]