telusur.co.id - Perbincangan koperasi kembali ramai semenjak Ganjar Pranowo secara tegas menyampaikan, banyak sekali Koperasi yang memiliki tata kelola sangat buruk.
Menurut Ganjar, koperasi-koperasi tersebut hanya sebuah koperasi proposal atau koperasi di atas kertas, di mana pengelolaannya hanya menunggu dana dari pemerintah saja untuk kegiatan operasionalnya.
Pemerhati Koperasi, Sunandiantoro menilai, apa yang disampaikan Ganjar merupakan realitas di lapangan.
Bahkan, ia pernah membuka posko aduan masyarakat terkait koperasi-koperasi nakal. Ratusan aduan masyarakat tersebut kemudian disampaikan dan diberikan kepada Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki.
Menurut Sunan, sengkarut persoalan koperasi saat ini tidak terlepas dari persoalan dualisme yang ada di Dekopin (Dewan Koperasi Indonesia).
"Kondisi sengkarut permasalahan koperasi di Indonesia hari ini juga tidak terlepas dari tidak adanya peranan Dekopin yang seharusnya melakukan pembinaan dan pengembangan Koperasi. Hal tersebut dikarenakan adanya Polemik dualisme kepemimpinan di Dekopin," kata sunan dalam keterangannya, Selasa (26/9/23).
Konflik Dekopin ini berawal dari adanya dugaan Anggaran Dasar (AD) yang dirubah oleh oknum tertentu dalam rangka memuluskan salah satu kubu. Sehingga mengakibatkan Dekopin terpecah menjadi 2 (dua) kubu, yaitu Kubu Sri Untari dan Kubu Nurdin Halid.
"Hanya kubu Sri Untari yang sah sebagai Ketua Umum Dekopin Berdasarkan turunan daripada UU Koperasi, yaitu Keppres No. 06/2011," kata Sunan.
Ia melanjutkan, dipertegas lagi dengan pernyataan MenKopUKM, Teten Masduki yang hadir pada puncak Peringatan Hari Koperasi ke-76 di Tenis Indoor Senayan GBK, beberapa waktu lalu.
Menurut Sunan, dengan kehadiran Teten, bukti pemerintah telah mengakui kepemimpinan Sri Untari Bisowarno sebagai Ketua Umum Dekopin.
"Artinya polemik ini sudah selesai dan sudah saatnya berbenah, karena kondisi koperasi saat ini yang semakin memprihatinkan. Untuk itu saya mengajak semua pihak kembali solid merapatkan barisan dalam rangka mewujudkan Koperasi di Indonesia sebagai soko guru perekonomian nasional," tegas dia.[Fhr]
