telusur.co.id - Pencekalan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Muhammad Rizieq Shihab oleh Imigrasi Kerajaan Arab Saudi membawa polemik.

Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Mohamad Guntur Romli menyebut, Rizieq dan pendukungnya menjadikan hal ini sebagai bahan propaganda.

"Pencekalan Rizieq dimanfaatkan untuk menyebarkan hoaks dengan dua cara; menuduh yang mencekal Rizieq adalah Pemerintah RI, padahal faktanya yang mencekal Kerajaan Arab Saudi, dan menuduh pencekalan Saudi atas permintaan Pemerintah RI. Dua hoaks ini tidak didukung bukti," kata Guntur Romli dalam keterangannya, Jumat (15/11/19).

Sementara, kata Guntur Romli, sikap Rizieq Shihab hingga detik ini terhadap pemerintahan Jokowi tidak berubah tetap menuduh Jokowi sebagai presiden ilegal.

Pernyataan itu disampaikan Rizieq Shihab dalam rekaman video yang diputar saat Milad ke-21 FPI di Stadion Rawabadak, Jakarta Utara, Sabtu (24/8/2019).

"Waktu itu juga Rizieq menuding pemerintah Indonesia yang mencekal dirinya sehingga tidak bisa pulang dari Arab Saudi ke Indonesia," ujar Guntur Romli.

Menurut Guntur Romli, sikap Rizieq yang tetap menuduh Jokowi sebagai presiden ilegal dan terus menyebarkan hoaks serta fitnah terhadap Pemerintah Indonesia, maka sebaiknya Pemerintah RI tidak perlu membantu pengurusan kepulangan Rizieq.

"Saya setuju dengan sikap Menko Polhukam Prof Dr Moh Mahfud MD yang meminta Rizieq menyelesaikan urusannya sendiri dengan Kerajaan Arab Saudi yang sampai sekarang masih menjatuhkan status cekal kepadanya," pungkas Guntur Romli.

Sebelumnya, Komisi I DPR RI mengaku menerima informasi perihal 'pencekalan' Rizieq Shihab. Informasi yang diterima Komisi I, Rizieq dicekal pemerintah Arab Saudi terkait visa.

"Informasi yang kita terima, kan ini pencekalannya dari pihak Arab Saudi terkait dengan bebas visa yang dilampaui," kata Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (13/11/19). [Fhr]