telusur.co.id - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meminta Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil, untuk instropeksi diri atas pernyataannya yang menyebutkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berisikan setan dan iblis dalam polemik dana bagi hasil (DBH) minyak bumi dan gas (migas).

Menurut Dasco, keluhan soa DBH itu seharusnya disampaikan melalui jalur konstitusional.

"Bupati (Meranti) sebagai pejabat publik tentunya perlu introspeksi, ada jalur-jalur konstitusi yang bisa dipakai. Apalagi, sebagai Bupati yang punya mitra anggota DPRD di kabupaten," ujar Dasco, Jakarta, Rabu (14/12/22).

Dasco tidak sepakat dengan cara Adil meluapkan emosi terkait pembagian DBH migas. "Saya harap ini tidak terjadi lagi," tegasnya. 

Dalam rapat koordinasi pengelolaan pendapatan belanja daerah se-Indonesia di Pekanbaru, Adil menumpahkan kekecewaannya kepada Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Lucky Alfirman. Alasannya, DBH yang diterima Kepulauan Meranti dinilai tidak sebanding dengan minyak yang diproduksi.

Kata Adil, Kepulauan Meranti memproduksi sekitar 8.000 barel minyak per hari. Sayangnya, pemerintah kabupaten (pemkab) tidak pernah mendapatkan perincian penerimaan daerah atas hasil sumber daya alam (SDA) tersebut.

Dirinya pun pernah mengajak Kemenkeu berdiskusi soal ini. Nahas, dalam sebuah pertemuan virtual, dirinya justru ditertawakan. Adil pun kecewa.[Fhr]