telusur.co.id -Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago, angkat bicara mengenai kasus meninggalnya seorang Ibu dan bayi dalam kandungannya di Jayapura, Papua, usai ditolak oleh empat rumah sakit (RS).
Irma menyebut peristiwa ini telah mencoreng wajah pemerintah dan menjadi preseden buruk bagi seluruh masyarakat miskin di Indonesia untuk menikmati layanan kesehatan di rumah sakit.
"Karena ini sudah menjadi presiden buruk bagi seluruh masyarakat miskin di Indonesia.
Seolah-olah negara tidak hadir, kan ini nggak boleh terjadi," sesal Irma kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/11/2025).
Irma pun meminta kepada Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk segera melakukan audit dan punishment kepada empat RS yang menolak pasien tersebut.
"Dan ini yang harus diaudit langsung oleh Kementerian Kesehatan. Juga harus dilakukan
punishment oleh Kementerian Kesehatan kepada rumah sakit-rumah sakit yang menolak ini," tegasnya.
Lebih lanjut, Irma juga mengatakan, bahwa dirinya telah meminta langsung kepada Menteri Kesehatan (Menke) untuk menindaklanjuti kasus tersebut.
"Saya sudah langsung menyampaikan kepada Pak Menteri Kesehatan melalui Irjen.
Dan Irjen sudah menanggapi akan melakukan sidak khusus ke Papua," ujarnya.
"Jadi kami di Komisi IX sudah menyampaikan kepada Kementerian Kesehatan untuk datang
mengecek langsung. Saya pribadi sudah bicara dengan Bu Irjen, Ibu Seri Utami untuk bisa memberikan punishment tegas kepada rumah sakit yang menolak ini," tambah Irma menegaskan.
Lebih jauh, politikus Partai NasDem itu juga mengingatkan kepada seluruh Kepala Daerah untuk tidak mengabaikan hak masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan dan benar-benar memerhatikan masalah ini.
Irma pun menegaskan, kepada para Kepala Daerah jangan hanya meminta dukungan kepada masyarakat pada saat Pilkada, tetapi lupa dengan rakyatnya setelah menjabat.
"Pada saat Pemilu mau ambil suara, mau minta dukungan, tapi ketika masyarakatnya membutuhkan pelayanan kesehatan, mereka abai. Tidak boleh, itu yang harus ditegaskan kepada pemerintah melalui Pemda dan Kementerian Kesehatan," pungkasnya.
