telusur.co.id -Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menegaskan bahwa persaingan usaha yang sehat merupakan fondasi utama transformasi ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global dan percepatan digitalisasi. Penegasan ini disampaikan dalam forum Competition Outlook 2026 yang digelar di Jakarta pada Senin (26/1/2026).
Dalam forum tersebut, KPPU memaparkan capaian Indeks Persaingan Usaha (IPU) Tahun 2025 yang mencatatkan skor 5,01 pada skala 1-7. Angka ini menunjukkan tren positif dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di level 4,95, sekaligus melanjutkan penguatan iklim kompetisi pascapandemi sejak 2021.
Anggota KPPU, Eugenia Mardanugraha, menyatakan bahwa peningkatan IPU mencerminkan perbaikan struktur dan dinamika pasar di Indonesia dalam jangka menengah.
“Kenaikan IPU bukan sekadar angka statistik. Ini adalah sinyal bahwa pasar Indonesia bergerak ke arah yang lebih efisien, terbuka, dan kompetitif. Secara empiris, persaingan usaha yang kuat berkontribusi langsung pada peningkatan produktivitas, inovasi, dan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas,” ujar Eugenia.
Meski menunjukkan tren kenaikan di dimensi perilaku, kinerja, serta penawaran dan permintaan, KPPU mencatat penurunan terbatas pada dimensi regulasi. Hal ini mengindikasikan adanya tantangan harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah yang belum sepenuhnya sinkron dalam mendukung iklim persaingan.
Selain itu, sebaran indeks masih memperlihatkan ketimpangan kewilayahan. Provinsi-provinsi di Pulau Jawa masih mendominasi tingkat persaingan tertinggi, sementara sejumlah wilayah di Indonesia Timur masih berada di bawah rata-rata nasional.
Menanggapi hal tersebut, Asisten Deputi Perdagangan Dalam Negeri Kemenko Perekonomian, Dr. Ir. Ismariny, M.Sc., menekankan pentingnya persaingan untuk meningkatkan daya saing jangka panjang Indonesia.
“Penguatan persaingan usaha sejalan dengan strategi Indonesia untuk keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap),” tegas Ismariny.
Memasuki tahun 2026, KPPU memproyeksikan tantangan persaingan akan semakin kompleks seiring masifnya pemanfaatan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) dan penguatan platform digital. Fokus pengawasan ke depan akan diarahkan pada isu penguncian ekosistem, algoritma penetapan harga, serta akumulasi data sebagai hambatan masuk pasar (barrier to entry).
Eugenia menambahkan bahwa transformasi ekonomi membutuhkan proses creative destruction yang sehat. “Inovasi harus menggantikan inefisiensi, bukan dilumpuhkan oleh hambatan masuk dan praktik antipersaingan,” imbuhnya.
Senada dengan hal tersebut, Guru Besar FEB Universitas Indonesia, Prof. Dr. Mohammad Ikhsan, mengingatkan bahwa kompetisi adalah nyawa dari inovasi. “Tanpa persaingan, tidak ada inovasi. Tanpa inovasi, pertumbuhan hanya ilusi jangka pendek. Creative destruction harus dijaga agar menghancurkan inefisiensi, bukan mematikan kesempatan,” jelasnya.
Melalui forum ini, KPPU berkomitmen untuk terus berperan sebagai arsitek ekosistem persaingan melalui advokasi kebijakan dan pengembangan sistem peringatan dini (early warning system) di sektor strategis seperti pangan, energi, dan ekonomi digital guna memastikan visi pembangunan jangka panjang Indonesia tetap pada jalurnya.
