telusur.co.id - Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa pembentukan kabinet dan penunjukkan menteri adalah hak prerogatif presiden. Menurut dia, hak tersebut harus dihormati dan dihargai.

Karenanya, dia tidak mau banyak berkomentar soal itu, termasuk soal kabar Gerindra meminta tiga kursi menteri kepada presiden Joko Widodo (Jokowi)

"Menteri itu hak prerogatif presiden, jadi ya kita harus menghargai prerogatif presiden," kata Puan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (7/10/19).

Politikus PDI Perjuangan itu mengatakan, partainya tidak bisa serta merta menyatakan setuju atau tidak setuju terkait wacana oposisi masuk dalam kabinet.

"Kita ada partai lain yang kemudian bersama-sama dengan Pak Jokowi. Jadi semua merupakan hak prerogatif presiden, harus dibicarakan secara matang dan bersama-sama dengan semua partai yang mendukung Pak Presiden, kita lihat aja nanti," katanya.

Sebelumnya, Juru bicara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak, membantah bahwa partainya akan diberikan jatah tiga kursi kementerian.

"Saya ingin mengklarifikasi pemberitaan yang menyatakan Gerindra akan diberikan tiga kementerian dan tiga tokoh Gerindra, yakni Fadli Zon, Sandiaga Uno, dan Edy Prabowo ditawarkan menjadi menteri," ujar Dahnil melalui keterangan tertulis, Jumat (4/10/19).

Menurutnya, Prabowo sejak awal tidak pernah bicara secara spesifik tentang jabatan menteri dengan siapapun.  [asp]

Laporan : Fahri Haidar