telusur.co.id - Saat menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI, Tjahjo Kumolo menyampaikan langkah-langkah perampingan birokrasi yang sudah dilakukannya sejak dirinya ditunjuk sebagai Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Ada tantangan di Kemenpan RB, karena pertanyaan Presiden kepada saya adalah sejauh mana reformasi birokrasi dapat cepat dilakukan. Jadi dalam waktu dekat, kami tidak pangkas birokrasi namun merampingkannya," kata Tjahjo di hadapan anggota Komisi II DPR RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (18/11/19).

Dalam tiga pekan terakhir, kata Tjahjo, Kemenpan-RB mendekati seluruh kementerian/lembaga untuk menyesuaikan nomenklatur di masing-masing kementerian/lembaga.

Dia mengatakan, ada menteri yang langsung memangkas 7 deputi, ada yang meminta menambah jumlah eselon 1, ada yang meminta eselon 2 dijadikan eselon 1, dan ada yang meminta penambahan jumlah deputi.

"Ini yang akan kami serasikan dengan arahan Presiden Jokowi, sehingga awal Desember 2019 harus selesai," terangnya.

Selain itu, kata Tjahjo, penyelarasan juga dilakukan terkait adanya perubahan nomenklatur kementerian/lembaga seperti Kementerian Kemaritiman dan Investasi dan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek).

Menurut dia, perubahan nomenklatur Kemenristek, nantinya seluruh lembaga penelitian dan pengembangan di tiap kementerian/lembaga termasuk yang ada di perguruan tinggi, masuk dalam kementerian tersebut.

"Selain itu, kemarin juga sudah disesuaikan penambahan jabatan alokasi Bintang 3 di TNI. Sebagai ilustrasi saja, ada 1 matra di TNI, Bintang 1 sampai Bintang 3 itu jabatannya staf khusus berjumlah 173 namun tidak punya meja," terangnya.

Dia menjelaskan, pangkat Komisaris Besar (Kombes) di kepolisian sangat banyak, sehingga harus diselesaikan.

Tjahjo juga mencontohkan, di Kemendagri sebanyak 7.224 orang pegawai rebutan untuk posisi eselon 1 hingga 3, namun jumlah eselon 1 yang tersedia hanya 20, eselon 2 dan 3 hanya 100.

"Ini contoh kecil yang mau diserasikan termasuk dalam reformasi birkorasi, tidak hanya struktur difungsionalkan namun memotong rentang komandonya. Karena jujur saja Eselon 1 baru bergerak kalau dapat masukan dr eselon 2 dan yang paling berkuasa eselon 3," pungkasnya. [Fhr]