telusur.co.id - Bekasi Corruption Watch (BCW) mendesak Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja segera melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi proyek peningkatan infrastruktur Jalan Raya Babelan Kecamatan Babelan.

Hal itu ditegaskan Direktur Investigasi BCW, Fajar Rochmatillah terkait pelaksanaan proyek peningkatan infrastruktur Jalan Batas Kota Pangkalan Babelan Kecamatan Babelan atau Jalan Raya Babelan yang tengah dikerjakan para rekanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Bekasi.

Dia mensinyalir, lemahnya pengawasan yang dilakukan pihak DPUPR Kabupaten Bekasi maupun konsultan pengawas pada proyek sedang dikerjakan tersebut.

"Kami juga menduga sejumlah rekanan yang mengerjakan proyek APBD Kabupaten Bekasi 2019 bernilai miliaran rupiah tersebut belum profesional," ungkapnya, Sabtu (24/8/2019).

Pihaknya juga menduga, adanya pengurangan volume kerja yang belum sesuai rencana anggaran biaya (RAB), sehingga bisa terlihat di sejumlah ruas jalan yang sudah dilakukan pengecoran mulai terjadi retak-retak, bahkan ada yang patah.

Jika melihat kondisi di lapangan, kata Fajar, ketebalan betonnya juga diduga tidak sesuai spek, seperti pembesian berkurang dan ketebalan berkurang. Selain itu, tambah dia, tidak menggunakan siraman air saat pengeringan.

"Makanya, untuk mengetahui secara pasti, Bupati seyogianya wajib sidak ke lokasi proyek, jangan diam saja alias cuek," imbuhnya.

Sementara itu, baik pihak pengawas dan Konsultan maupun pelaksana pekerjaan terkait adanya dugaan pengurangan volume pekerjaan pada proyek perbaikan jalan tersebut, hingga berita ini diturunkan belum bisa dikonfirmasi.  [asp]

Laporan Dudun Hamidullah