telusur.co.id - Rapat kerja Komisi V DPR RI, bersama Menteri PUPR, Kepala BMKG, Kepala Basarnas, dan Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Banten dan Gubernur Jawa Barat, dengan agenda membahas banjir di wilayah Jabodetabek, dipenuhi interupsi kekcewaan dari para anggota dewan.
Sebab, ketiga pemimpin daerah yaitu Gubernur DKI Anies Baswedan, Gubernur Jabar Ridwan Kamil dan Gubernur Banten Wahidin Halim tak hadir dalam rapat dengar pendapat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (26/2/20).
Anggota komisi V DPR dari fraksi Gerindra, Sudewo menyangkan ketidakhadiran para Gubernur itu. Karena, tanpa kehidaran Gubernur, rapat yang membahas banjir di Jabodetabek tidak akan menyelesaikan masalah secara menyeluruh.
"Sungguh kami sayangkan, kenapa tiga kepala daerah ini tidak hadir dalam undangan kami. Tidak bisa komperhensif, penanganan dan penyelesaian bencana banjir ini, apabila kepala daerahnya tidak hadir," kecam Sudewo.
Sudewo menilai, kehadiran para Gubenur dalam rapat kerja saat ini sangat lah penting. Hal itu guna menyelesaikan banjir yang telah menjadi momok yang sangat besar di ibu kota negara Indonesia.
Sebab, permasalahan banjir ini harusnya diselesaikan dengan baik antara pemerintah pusat dan pihak daerah.
"Mentri PUPR telah melakukan kerja yang baik, tapi jika kepala daerah tidak melakukan koordinasi yang baik tentu tidak akan tuntas, program yang telah dirancang. Disini, di Komisi V, bukan hanya tempat curhat, tapi juga merupaka forum untuk melakukan koordinasi di berbagai sektor," ungkapnya.
Senada dengan Sudewo, anggota Komisi V DPR Fraksi PDIP, Sadarestuwati juga turut menyayangkan ketidak hadiran para gubernur. Seoalah, tiga gubernur ini tidak menampilkan etika yang baik untuk memecahkan solusi banjir.
"Kami setuju dengan apa yang disampaikan Pak Dewo. Karena saya lihat, tiga provinisi ini tidak butuh, tidak memerlukan rapat ini. kita semua hadir untuk memecahkan solusi mereka tapi, diabaikan," sebut Sada.
Sanking kecewanya, Sadarestu pun meminta Ketua Komisi V DPR Lasarus yang memimpin sidang untuk tidak memberikan kesempatan bagi perwakilan tiga gubernur yang tidak hadir. Perwakilan itu tidak perlu diberikan kesempatan menjelaskan permasalahan banjir di daerahnya.
"Cukup rapat dengan, Basarnas, BMKG dan Bupati Bogor, selebihnya tidak perlu dikasih tempat untuk menyampaikan apapun. karena semua sudah jelas. hanya ramai di Media, ketika kita akan membicarakan baik disini, untuk menyelesaikan itu semua, ternyata tidak ada etikad baik," ketusnya.
Seperti diketahui, dalam agenda DPR RI, seharusnya komisi V DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri PUPR, kepala BMKG, Kepala Basarnas, dan Gubernur DKI Jakarta, GUbernur Banten dan Gubernur Jawa Barat dengan agenda membahas banjir di wilayah Jabodetabek.
Rapat tersebut dihadiri oleh Menteri PUPR, kepala BMKG, Kepala Basarnas, Bupati Bogor.
Ketiga Gubernur, Gubernur DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat, terlihat tidak hadir dan digantikan oleh kepala dinas.[Tp]
