telusur.co.id - Pemerintah diminta mencari solusi alternatif agar penghapusan bahan bakar minyak (BBM) jenis premium di wilayah Pulau Jawa, Madura dan Bali (Jamali), mulai Januari 2021, tidak terjadi. Jika rencana itu terwujud, bakal menambah beban hidup masyarakat. 

Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PKS, Mulyanto, mengingatkan saat ini daya beli masyarakat sedang lemah, karena terdampak pandemi Covid-19.

"Terkait rencana Premium dihapus 1 Januari 2021, kami menentang di tengah pandemi yang sekarang ini," ujar Mulyanto dalam rapat kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri ESDM, yang disiarkan secara virtual, Senin (23/11/20).

Dikabarkan, Pemerintah akan menghapus BBM jenis Premium pada awal tahun depan. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan KLHK MR Karliansyah. Dia mengatakan, mulai 1 Januari 2021 Pertamina bakal menghilangkan Premium di Jawa, Madura, dan Bali.

Mulyanto menegaskan, dirinya bukan anti BBM ramah lingkungan, tapi sebaiknya pemerintah memikirkan solusi alternatif bila ingin menghapus premium.

"Kalau Premium dihapus, apa alternatif BBM murah untuk masyarakat?" tanyanya.

Ia menawarkan solusi, kompensasi atas penugasan Pertamina untuk Premium ini dialihkan ke BBM yang tersisa, sehingga harganya sama dengan harga premium. Jika solusi itu dipakai, mungkin masyarakat tidak menentang.

Kendati demikian, pemerintah diharapkan megkaji ulang rencana penghapusan tersebut. 

"Jadi, betul-betul harus dikaji terkait kondisi ekonomi masyarakat di tengah pandemi ini. Apakah, sudah tepat waktunya menghapus Premium saat ini ?" tandas Mulyanto.[Fhr]