telusur.co.id - Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani mensinyalir, wacana Presiden Jokowi tiga periode merupakan sebuah operasi politik. Pangkalnya, wacana yang kembali mengemuka pasca Musyawarah Rakyat yang diselenggarakan oleh relawan Jokowi itu, semakin menegaskan bahwa skenario ini terus hidup dan dijalankan.

"Ini menjadi operasi politik mendesepsi publik yang dilakukan elite-elite di lingkaran dalam kekuasaan untuk melanggengkan kekuasaan," ujar Kamhar kepada wartawan, Kamis (1/8/22).

Kahmar menegaskan, dugaan operasi politik elite politik bukan tidak beralasan. Karena, mulanya wacana itu berhembus dari orang-orang dekat Jokowi. Namun, isu itu memunculkan perlawanan dari rakya dan elemen civil society.

Dalam survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menyebutkan bahwa73% rakyat menolak perubahan masa jabatan presiden dan hanya 5% populasi yang ingin lebih dari dua periode.

"Jadi sebaiknya kelompok relawan membuang jauh-jauh keinginan perpanjangan masa jabatan presiden ini. Tak hanya bertentangan dengan aspirasi rakyat, ini juga bentuk nyata pengkhianatan amanat reformasi," kata dia.

Selain itu, Kamhar juga meminta Jokowi merespons wacana tersebut dengan sikap tegas. Sebagai anak kandung reformasi, kata dia, adalah keliru atas nama demokrasi memberi ruang terus mengemukanya wacana tersebut.

"Ini berbahaya jika terus dibiarkan, apalagi bagi Pak Jokowi yang terus memelihara pemikiran seperti ini. Kelompok relawan dan Pak Jokowi mestinya fokus menunaikan dan menuntaskan janji-janji politiknya yang hingga kini tak kunjung dipenuhi, malah sebaliknya kehidupan rakyat semakin susah," tutupnya.[Fhr]