Wakil Ketua MPR Minta Pemerintah Tak Buat Kebingunan Di Masyarakat - Telusur

Wakil Ketua MPR Minta Pemerintah Tak Buat Kebingunan Di Masyarakat


telusur.co.id - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengingatkan kepada pemerintah agar tak membuat kegaduhan dalam suasana mewabahnya virus corona di Indonesia.

"Meminta pemerintah selalu menjaga suasana kondusif dan tidak mengeluarkan pernyataan yang menimbulkan kerancuan atau kebingungan baru pada masyarakat," ujar Lestari Moedijat atau Rerie melalui keterangan tertulisnya, Jumat. 

Diketahui, pernyataan pemerintah kerap berubah-ubah dalam membuat kebijakan. Masalah mudik saja sikap pemerintah berbeda-beda sehingga menimbulkan kegaduhan.

Karena itu, Rerie meminta pemerintah mencermati dan mendengarkan berbagai masukan dari sejumlah pihak terkait regulasi yang dikeluarkan dalam penanggulangan wabah Covid-19 serta memastikan produk peraturan yang dikeluarkan dapat diimplementasikan.

Meminta pemerintah pusat meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan memastikan setiap daerah menerapkan penegakan aturan dengan tegas dan terukur untuk mendisplinkan masyarakat dan aparat dalam menjalankan kebijakan PSBB. Koordinasi yang baik dalam menghambat penyebaran Covid-19 bisa menjadi jawaban untuk menekan jumlah suspect.

Berikutnya, meminta pemerintah melakukan langkah koreksi dan revisi terhadap metode pengumpulan data terkait jumlah PDP (pasien dalam pengawasan), ODP (orang dalam pemantauan), serta korban meninggal sehingga pemerintah memiliki angka presisi serta gambaran konkret mengenai penyebaran virus. Langkah ini dibutuhkan untuk pengambilan keputusan lanjutan serta proyeksi ke depan.

"Meminta pemerintah daerah segera memetakan kondisi di wilayahnya masing-masing agar pola penanggulangan penyebaran Covid-19 bisa dilakukan secara terukur dan sistematis."

Yang tidak kalah penting, kata Rerie, pemerintah segera melaksanakan PSBB maupun program lain yang telah dipersiapkan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19.

"Meminta pemerintah mempersiapkan ruang anggaran untuk mengatasi wabah COVID-19. Ruang anggaran perlu memperhitungkan stimulus-stimulus yang dibutuhkan untuk mengantisipasi perlambatan ekonomi di dalam negeri."

Selanjutnya, meminta pemerintah untuk segera mendistribusikan anggaran yang telah diperhitungkan tersebut dan memastikan penggunaan anggaran sesuai dengan pos prioritas. "Meminta pemerintah memenuhi kebutuhan fasilitas, peralatan medis serta alat pelindung diri (APD) di sejumlah daerah," pintanya.

Ia juga mendorong pemerintah segera mengumumkan zona-zona penyebaran Covid-19 yang dianggap rawan penularan, sebagai bagian dari peringatan kepada pemda dan masyarakat serta upaya pencegahan penularan.

"Seluruh elemen masyarakat tetap menjaga optimisme  dalam menghadapi wabah Covid-19 dan membantu pemerintah mempercepat penanganan penyebaran Covid-19 dengan disiplin melakukan physical dan social distancing serta mematuhi protokol kesehatan," tandasnya. [ham]


Tinggalkan Komentar