Legislator Sarifah Ainun Minta Pemerintah Jelaskan Definisi Siber dalam RUU KKS

by Farauq Iskandar |
Legislator Sarifah Ainun Minta Pemerintah Jelaskan Definisi Siber dalam RUU KKS
Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Sarifah Ainun Jariyah

telusur.co.id - Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Sarifah Ainun Jariyah, menyoroti penggunaan istilah cyber atau siber dalam Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS).

Ia mengingatkan agar penggunaan istilah tersebut memiliki kesamaan makna dan tidak menimbulkan perbedaan penafsiran dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Menurut Sarifah, istilah siber yang digunakan dalam RUU KKS berpotensi memiliki pengertian berbeda ketika digunakan dalam konteks regulasi lainnya. Padahal, keseragaman terminologi dalam peraturan perundang-undangan diperlukan agar tidak menimbulkan kerancuan dalam memahami maupun mengimplementasikan ketentuan hukum.

Ia pun mempertanyakan apakah penggunaan istilah cyber dalam RUU KKS telah diselaraskan dengan pengertian yang digunakan dalam undang-undang lain. Menurutnya, persoalan tersebut perlu mendapat penjelasan agar tidak terjadi perbedaan interpretasi terhadap istilah yang sama dalam berbagai regulasi.

"Jangan sampai nanti cyber di RUU KKS ini akan berbeda arti dengan cyber ketika masuk di undang-undang lain," ujar Sarifah dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Komisi I DPR RI bersama Panja Pemerintah, Selasa (17/11/2026).

Ia mengaku ingin mendapatkan penjelasan lebih lanjut mengenai aspek kebahasaan dan kesesuaian terminologi tersebut. Jika terdapat ahli bahasa dalam pembahasan Panja, ia berharap persoalan itu dapat diklarifikasi secara langsung.

Namun, apabila tidak tersedia ahli bahasa dalam rapat tersebut, Sarifah meminta agar pemerintah memberikan penjelasan mengenai dasar penggunaan istilah siber dalam RUU KKS.

Bagi Sarifah, kejelasan terminologi menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam proses penyusunan regulasi.

"Dengan demikian, penggunaan istilah dalam RUU KKS dapat dipahami secara konsisten dan tidak menimbulkan perbedaan pemaknaan ketika diterapkan bersama ketentuan perundang-undangan lainnya," tutupnya.

Komentar

Berita Terkait