telusur.co.id - Guru Besar Ilmu Kebijakan Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya (UB), Andy Fefta Wijaya, mengapresiasi kebijakan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono yang memprioritaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Menurut Andy, kebijakan tersebut menjadi langkah penting untuk memastikan anak-anak di daerah terpencil mendapat akses pemenuhan gizi yang setara dengan anak-anak di wilayah perkotaan.
"Ini merupakan langkah konkret untuk memastikan bahwa anak-anak di daerah yang selama ini menghadapi keterbatasan akses juga memperoleh kesempatan yang sama dalam pemenuhan gizi. Pemerataan seperti inilah yang penting dalam sebuah kebijakan publik," kata Andy, Senin (19/10/2026).
Andy mengatakan MBG tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pangan, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pemenuhan gizi sejak dini dinilai penting untuk mendukung tumbuh kembang anak, meningkatkan kesehatan, dan membantu upaya penanganan stunting.
Dia mengingatkan pemerintah agar tidak hanya berfokus pada jumlah penerima manfaat. Menurutnya, kualitas makanan dan ketepatan sasaran juga harus menjadi perhatian utama, terutama bagi anak-anak yang tinggal di wilayah 3T.
"Program MBG tidak cukup hanya mengejar jumlah penerima manfaat. Yang lebih penting adalah memastikan bahwa anak-anak yang membutuhkan benar-benar mendapatkan makanan bergizi, termasuk mereka yang tinggal di wilayah 3T. Karena itu, keberanian memprioritaskan daerah yang membutuhkan patut diapresiasi," ujarnya.
Selain pemerataan distribusi, Andy menyoroti pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG. Dia menilai integritas pengelola, standar keamanan pangan, dan pengawasan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) harus dijaga.
Andy juga mengapresiasi ketegasan Sudaryono dalam menindak dapur MBG yang bermasalah, termasuk menghentikan operasional dapur yang tidak memenuhi ketentuan.
Menurut dia, langkah tersebut diperlukan untuk memastikan program berjalan sesuai standar dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pihak tertentu.
"Saya juga mengapresiasi ketegasan Sudaryono dalam membenahi dapur-dapur MBG yang bermasalah. Dapur yang tidak memenuhi standar, tidak menjalankan tanggung jawab dengan baik, atau tidak amanah harus dievaluasi dan ditindak tegas sesuai ketentuan. Program ini menyangkut kebutuhan gizi anak-anak, sehingga integritas pengelola dan keamanan makanan tidak boleh ditawar," katanya.
Andy menambahkan, perluasan MBG ke wilayah 3T harus dibarengi pengawasan dan evaluasi berkala. Pemerintah perlu memastikan dapur memenuhi persyaratan operasional, distribusi makanan berjalan lancar, serta kualitas makanan tetap terjaga.
Tantangan geografis di wilayah 3T juga perlu diperhitungkan agar makanan dapat didistribusikan dengan baik dan diterima penerima manfaat dalam kondisi layak.
"Kebijakan yang baik harus diikuti pelaksanaan yang baik pula. Prioritas wilayah 3T merupakan langkah penting, tetapi konsistensi pengawasan, kualitas makanan, dan ketepatan sasaran juga harus dijaga. Dengan begitu, MBG tidak hanya menjadi program yang luas cakupannya, tetapi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat," tuturnya.
Andy berharap pemerintah memperkuat evaluasi, koordinasi dengan pemerintah daerah, dan pengawasan terhadap seluruh pelaksana MBG. Dengan begitu, program tersebut diharapkan mampu memperluas akses pemenuhan gizi sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.[Nug]
-thumbnail.webp)
