Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan, pencabutan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merupakan konsekuensi pelaksanaan putusan Mahkamah Agung (MA). Dengan pencabutan tersebut, dokumen yang diterbitkan pada 2019 itu tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat.
Pencabutan dilakukan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Keputusan Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Nomor 206 Tahun 2026 tertanggal 11 November 2026. Keputusan tersebut sekaligus membatalkan Suket Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9149/D.D1/KS/2019, menyusul putusan kasasi MA yang mengabulkan gugatan Subhan Palal.
"Surat Keterangan itu sudah dicabut dan putusan MA sudah final. Dengan demikian, penyetaraan pendidikan Pak Gibran batal dan surat keterangan tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat," kata Yusril melalui keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Yusril menjelaskan, pencabutan tersebut bukan semata-mata keputusan administratif, melainkan bentuk kewajiban pejabat pemerintahan dalam menjalankan putusan pengadilan. Kewajiban itu, menurutnya, sejalan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Dia juga menegaskan, tidak tersedia lagi upaya hukum untuk mempertahankan dokumen yang telah dibatalkan melalui perkara tersebut. Yusril merujuk putusan Mahkamah Konstitusi yang mengatur bahwa hak mengajukan peninjauan kembali (PK) dalam perkara Tata Usaha Negara (TUN). [ham]
