telusur.co.id- Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PKB Habib Syarief Muhammad menyambut baik gagasan pemerintah untuk memperluas pembiayaan pendidikan gratis dari tingkat SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi.
Namun, Habib menilai rencana tersebut perlu dikaji secara matang, terutama dari sisi kemampuan fiskal negara dan yang terpenting segala kebijakan harus dilakukan secara terukur.
Habib mengatakan, keberlanjutan program pendidikan sangat bergantung pada konsistensi pemerintah dalam memenuhi mandatory spending atau kewajiban anggaran untuk sektor pendidikan.
“Pada prinsipnya, dengan gagasan tersebut saya sangat setuju. Namun, tentu saja perlu mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama, sampai sejauh mana tingkat konsistensi untuk mandatory spending,” kata Habib kepada wartawan, Senin (21/09/2026).
Menurut dia, apabila alokasi anggaran pendidikan dapat dipenuhi secara konsisten, berbagai kebutuhan pembiayaan pendidikan dari jenjang dasar hingga perguruan tinggi dapat lebih mudah ditangani.
Sebaliknya, jika kewajiban anggaran tersebut belum terpenuhi, maka pemerintah masih akan menghadapi banyak kebutuhan pembiayaan untuk program lainnya.
Habib memperkirakan kebutuhan anggaran untuk membiayai pendidikan mulai dari TK hingga perguruan tinggi dapat mencapai sekitar Rp100 triliun hingga Rp150 triliun. Angka tersebut, kata dia, perlu dibandingkan dengan anggaran operasional pendidikan dasar dan pendidikan tinggi yang tersedia saat ini.
“Kalau dari TK sampai perguruan tinggi akan di-cover, itu perhitungan kasar sementara ini mungkin bisa mencapai Rp100-150 triliun,” ujarnya.
Karena itu, Habib menilai wacana tersebut membutuhkan pembahasan serius, termasuk dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal negara dan kesiapan pemerintah dalam merealisasikannya.
Habib juga mempertanyakan apakah kebijakan tersebut benar-benar dapat direalisasikan pada 2026 atau baru memungkinkan mulai 2027. Menurut dia, jika pelaksanaannya ditargetkan pada 2027, pemerintah seharusnya sudah mulai menyiapkan kebutuhan anggarannya sejak sekarang.
Ia menambahkan, pembahasan juga perlu memperhitungkan kondisi anggaran pendidikan saat ini. Berdasarkan informasi yang diterimanya, tambahan anggaran yang sebelumnya diproyeksikan sekitar Rp5 triliun menjadi Rp10 triliun pun disebut belum sepenuhnya menutup kebutuhan pembiayaan yang ada.
“Kebijakan ini tentu Harus dilakukan secara terukur,” tegasnya.
Habib memastikan Komisi X DPR akan membahas secara khusus pernyataan Presiden mengenai rencana pembiayaan pendidikan tersebut. Menurutnya, aspek fiskal menjadi salah satu pertimbangan utama sebelum kebijakan itu dapat direalisasikan.
“Kita akan bahas secara khusus pernyataan Presiden ini. Tentu saja kita yang pertama memperhitungkan fiskal,” katanya.
Ia menambahkan, sekalipun Komisi X DPR menyetujui gagasan tersebut, realisasinya tetap harus melalui pembahasan bersama Badan Anggaran DPR dan pemerintah.
“Kalaupun sekiranya Komisi sendiri setuju penuh tanpa pertimbangan lain-lain, saya kira ini harus benar-benar diperhatikan hingga detil secara menyeluruh," tutupnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto akan segera mengadakan rapat terbatas (ratas) untuk mewujudkan pendidikan gratis pada satuan pendidikan negeri.
Sebab, menurut Prabowo, akses pendidikan mulai dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi negeri harus dapat dijangkau secara luas oleh anak-anak Indonesia.
"Saya sangat setuju. Saya akan segera mengadakan ratas atau pokoknya biaya pendidikan negeri harus gratis. Biaya pendidikan negeri SD, SMP, SMA, universitas negeri harus gratis," kata Prabowo dikutip dari laman resmi Sekretariat Presiden, Senin (21/09/2026).
