Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKB Muhammad Khozin mengatakan revisi Undang-Undang Administrasi Kependudukan (RUU Adminduk) yang saat ini berjalan di Panja Komisi II menjadi momentum untuk mengubah paradigma pelayanan publik.
Negara tidak boleh lagi hanya menunggu masyarakat melaporkan dan mengurus kebutuhan administrasi kependudukannya (stelsel pasif). Sebaliknya, pemerintah harus lebih aktif (stelsel aktif) memastikan setiap warga memperoleh hak administrasi kependudukan.
Menurut Khozin, perubahan paradigma tersebut menjadi salah satu arah penting dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Melalui pendekatan stelsel aktif, pemerintah didorong untuk lebih proaktif dalam menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan.
“Negara harus hadir lebih aktif. Masyarakat tidak boleh terus-menerus dibebani urusan administratif yang semestinya dapat difasilitasi oleh pemerintah,” ujar Khozin di Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Ia menambahkan, perubahan tersebut juga perlu didukung oleh integrasi data kependudukan antarlembaga. RUU Adminduk mengarahkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi nomor identitas tunggal untuk berbagai layanan publik. Dengan demikian, masyarakat diharapkan tidak lagi menghadapi kerumitan akibat penggunaan beragam nomor identitas dan dokumen dari masing-masing instansi.
“Integrasi data harus membuat pelayanan lebih sederhana. Jangan sampai warga harus berulang kali menyerahkan data yang sebenarnya sudah dimiliki negara,” tegasnya.
Khozin menambahkan, transformasi pelayanan berbasis digital harus berjalan beriringan dengan penguatan pelindungan data kependudukan. RUU ini juga memuat sejumlah materi terkait Identitas Kependudukan Digital (IKD), pengawasan terhadap penyelenggaraan administrasi kependudukan, mekanisme pengaduan masyarakat, serta pengaturan sanksi bagi pihak yang melanggar ketentuan.
“Digitalisasi bukan sekadar memindahkan dokumen ke dalam bentuk elektronik. Keamanan data dan perlindungan hak warga harus menjadi prioritas,” katanya.
Legislator dari Dapil Jatim IV (Jember-Lumajang) ini berharap pembaruan regulasi Adminduk dapat menghadirkan sistem pelayanan yang lebih terintegrasi, mudah diakses, dan berorientasi pada pemenuhan hak masyarakat.
Dengan perubahan tersebut, administrasi kependudukan tidak semata-mata menjadi urusan pencatatan, tetapi juga menjadi fondasi bagi warga untuk memperoleh berbagai layanan dan hak sebagai warga negara. [ham]