telusur.co.id - Koordinator PMPHI Wilayah Sumatera Utara (Sumut), Gandi Parapat, mendesak Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi jajaran kabinetnya, khususnya menteri dan wakil menteri yang disebut mengundurkan diri dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Gandi menilai, pengunduran diri kader PSI yang masih menduduki jabatan di pemerintahan berpotensi menimbulkan persoalan politik bagi pemerintahan Prabowo. Dia bahkan menduga langkah tersebut berkaitan dengan manuver politik di tengah memanasnya situasi nasional.
"Kami hanya mengusulkan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, supaya dengan segera melakukan pembersihan di kabinetnya, khususnya mengganti menteri maupun wakil menteri yang diduga dengan sengaja bermanuver di tengah panasnya situasi politik di negeri ini. Copot mereka yang masih bermanuver di tengah kasus panasnya politik ini," ujar Gandi melalui keterangan yang diterima, Kamis (12/11/2026).
Menurut Gandi, polemik ijazah yang menyeret nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sejauh ini belum membuktikan adanya tindak pidana. Namun, dia menilai masih ada pihak-pihak yang terus menggulirkan isu tersebut sehingga berpotensi membentuk opini negatif terhadap Jokowi dan Gibran.
Gandi juga menyebut pengunduran diri kader PSI yang masih menjabat sebagai menteri maupun wakil menteri sebagai bentuk pengkhianatan. Alasannya, menurut dia, pengangkatan sejumlah kader tersebut dalam pemerintahan Prabowo tidak terlepas dari hubungan politik dengan PSI dan peran Jokowi.
"Kenapa saya berani menyampaikan bahwa kader PSI yang mengundurkan diri dari PSI itu sebagai pengkhianat? Sebab, mereka diangkat Presiden Prabowo sebagai menteri dan wakil menteri karena menghormati PSI, khususnya mantan Presiden Jokowi. Jokowi mempunyai peranan besar dalam memenangkan pilpres," katanya.
Lebih lanjut, Gandi meyakini PSI tetap memiliki pengaruh politik di tengah masyarakat apabila berada di bawah kepemimpinan Jokowi. Dia juga menilai berbagai pembangunan pada masa pemerintahan Jokowi telah memberikan kontribusi terhadap perekonomian masyarakat.
Di sisi lain, Gandi menuding pengunduran diri tersebut lebih didorong kepentingan pribadi untuk mempertahankan posisi di pemerintahan. Dia turut mengkritik kinerja sejumlah pejabat yang nilainya belum optimal dalam menjalankan tugas.
Menurutnya, persoalan kinerja pemerintah, termasuk penanganan kebakaran hutan, turut mempengaruhi citra pemerintahan Prabowo di mata internasional.
"Orang yang mengundurkan diri itu hanya ingin menyelamatkan kepentingan pribadinya sebagai menteri dan wakil menteri. Mereka juga bermasalah saat menduduki jabatan tersebut. Lihat saja kinerjanya, akibat ketidakbecusannya itu, bangsa ini khususnya Presiden Prabowo, dihujat oleh negara-negara luar. Misalnya, kasus kebakaran hutan," pungkasnya.
