PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3 memberikan penghargaan kepada jajaran jaksa dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) atas kontribusi dan pendampingan hukum dalam mengawal pelaksanaan berbagai proyek investasi di wilayah kerjanya, Selasa (17/11/2026). Apresiasi ini menjadi bentuk pengakuan korporasi atas peran aktif Kejati Jatim dalam memastikan seluruh proyek strategis berjalan sesuai koridor hukum dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
Prosesi penyerahan penghargaan tersebut dirangkaikan dengan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk "Adhyaksa Chambers sebagai Alternative Dispute Resolution" yang mempertemukan jajaran manajemen Pelindo Regional 3 dengan korps Adhyaksa Jawa Timur.
Executive Director 3 Pelindo Regional 3, Wahyu Widodo, menegaskan bahwa dukungan pendampingan hukum dari Kejati Jatim memegang peranan vital dalam menopang kelancaran realisasi investasi sekaligus memperkuat landasan pengambilan keputusan strategis perusahaan.
“Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada jajaran Kejati Jawa Timur atas profesionalisme dan pendampingan yang telah diberikan. Dukungan ini memberikan penguatan dari sisi kepastian hukum sekaligus keyakinan bagi manajemen dalam menjalankan berbagai proyek investasi secara akuntabel dan sesuai ketentuan,” ujar Wahyu.
Menurut Wahyu, sebagai entitas bisnis yang bergerak di sektor kepelabuhanan dan logistik, Pelindo memikul tanggung jawab besar untuk terus memacu pembangunan infrastruktur serta fasilitas pelabuhan guna meningkatkan konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, sinergi bersama aparat penegak hukum menjadi elemen krusial dalam menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan.
Usai seremoni penyerahan apresiasi, agenda dilanjutkan dengan sesi FGD yang membedah peran Adhyaksa Chambers sebagai salah satu instrumen alternatif penyelesaian sengketa atau Alternative Dispute Resolution (ADR). Forum diskusi ini dirancang untuk memperluas wawasan pemangku kepentingan mengenai mekanisme penyelesaian persoalan hukum di luar jalur litigasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Abdul Qohar, menyambut positif kolaborasi erat yang telah terjalin bersama Pelindo. Ia menilai kemitraan antara institusi penegak hukum dan badan usaha sangat penting untuk menumbuhkan iklim usaha yang sehat, transparan, serta memiliki kepastian hukum yang kuat.
“Melalui forum ini, kami berharap pemahaman mengenai alternatif penyelesaian sengketa semakin berkembang. Sinergi antara Kejaksaan dan Pelindo diharapkan tidak hanya memperkuat penegakan hukum, tetapi juga mengedepankan upaya pencegahan serta memberikan kepastian hukum bagi keberlangsungan investasi,” ungkapnya.
Melalui forum kolaboratif ini, Pelindo Regional 3 berharap hubungan kelembagaan dengan Kejati Jawa Timur kian solid, tidak sebatas pada pendampingan hukum terhadap proyek investasi, melainkan juga mencakup aspek mitigasi risiko, konsultasi, hingga pencegahan potensi permasalahan hukum sejak tahap perencanaan.
Sinergi berkelanjutan tersebut diharapkan mampu mewujudkan ekosistem kepelabuhanan yang profesional, berintegritas, dan berdaya saing tinggi demi memberikan manfaat optimal bagi masyarakat dan perekonomian nasional.