Pelaksanaan Program Gentengisasi di Majalengka, Jawa Barat, sempat diwarnai aksi protes sopir dan kernet truk akibat persoalan pembayaran jasa pengangkutan. Pemerintah mengklaim sejumlah pembayaran telah diselesaikan dan kini menyiapkan evaluasi untuk memperbaiki tata kelola distribusi genteng.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan, dari total 482 truk yang mengalami keterlambatan pembayaran, sebanyak 81 truk telah diselesaikan pembayarannya. Sementara itu, kekurangan pembayaran untuk sekitar 34 truk juga telah dituntaskan.
Hingga saat ini, pengiriman genteng dari sentra industri Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, telah mencapai sekitar 1,65 juta keping. Adapun sisa pengiriman sebanyak 741 ribu keping akan dibahas lebih lanjut bersama pemerintah daerah, pengrajin, dan pihak terkait.
"Kami akan terus melakukan perbaikan. Ke depan, kami ingin membangun ekosistem usaha genteng yang lebih baik, sehingga sisi pasokan dan permintaan dapat berjalan beriringan. Peran pengrajin, koperasi, dan toko bahan bangunan akan terus dikedepankan," tegas Herman, dikutip, Minggu (15/11/2026).
Persoalan distribusi tersebut sebelumnya mencuat saat pengiriman 2,4 juta genteng dari Majalengka yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu (8/11) lalu.
Sejumlah sopir dan kernet menolak berangkat lantaran belum menerima upah pengangkutan.
Untuk mengatasi hal itu, Herman mengungkap, pemerintah daerah telah melakukan penyelesaian terhadap persoalan pembayaran tersebut sekaligus menjadikannya sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat, kata dia, bersama Kementerian PKP dan Pemerintah Kabupaten Majalengka selanjutnya akan menggelar rapat koordinasi pada Senin mendatang di Pendopo Kabupaten Majalengka.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian PKP Didyk Choiroel, menyampaikan bahwa pertemuan tersebut akan membahas pemetaan kebutuhan, sisa pengiriman genteng, serta optimalisasi pemanfaatan produk pengrajin lokal.
"Kita pastikan bahwa peluncuran ini akan ditindaklanjuti dengan pengiriman dan pemanfaatan seluruh genteng untuk program-program yang telah disepakati. Ada untuk program Bedah Rumah, renovasi rumah, hingga kebutuhan pengembang dan rumah subsidi," ujar dia dikutip dari siaran pers Kementerian PKP, Minggu.
Dia menuturkan, hasil produksi genteng dari sentra industri di Jawa Barat akan dimanfaatkan untuk mendukung sejumlah program perumahan pemerintah.
Di antaranya Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau Bedah Rumah, renovasi rumah di Jawa Barat, serta pembangunan rumah oleh pengembang, termasuk rumah subsidi.
Pemerintah juga akan melibatkan pemerintah daerah, koperasi, UMKM, dan pengrajin untuk memastikan hasil produksi terserap sesuai kebutuhan.
"Kementerian PKP berkomitmen memastikan program ini memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, baik melalui peningkatan kualitas rumah layak huni maupun terbukanya kesempatan usaha dan lapangan kerja," ucap Didyk.
Di luar persoalan distribusi, pemerintah juga berupaya memperkuat rantai pemasaran genteng lokal agar keberlanjutan usaha pengrajin tidak hanya bergantung pada proyek pemerintah.
Herman menyebut Jawa Barat memiliki dua sentra industri genteng besar, yakni Plered di Kabupaten Purwakarta dan Jatiwangi di Kabupaten Majalengka.
Dia menambahkan, Program Gentengisasi mulai membuka peluang pasar baru setelah aktivitas usaha pengrajin di kedua wilayah tersebut sempat mengalami kelesuan.
"Dengan adanya Program Gentengisasi, usaha UMKM genteng mulai bergairah kembali. Sebelumnya, aktivitas usaha genteng di Plered maupun Jatiwangi relatif lesu. Sekarang mulai tumbuh optimisme karena ada peluang pasar yang lebih terbuka," ungkap Herman.
Pemerintah daerah bersama Kementerian PKP juga telah memperkenalkan 45 UMKM pengrajin genteng di Jatiwangi kepada sejumlah toko bahan bangunan melalui pola kerja sama bisnis antarpelaku usaha atau business to business (B2B).
Di sisi lain, Bupati Majalengka H. Eman Suherman mengatakan, pemerintah kabupaten akan mendorong peningkatan kualitas dan daya saing produk genteng lokal, termasuk melalui pembinaan serta fasilitasi sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI).
"Kami ingin UMKM genteng ini semakin berkembang dan terus menyala. Karena itu, kami dorong agar para pengrajin mendapatkan pembinaan, termasuk difasilitasi untuk memiliki sertifikasi SNI sehingga produknya semakin berkualitas dan dapat dimanfaatkan dalam program-program pemerintah," jelas dia.
Pemkab Majalengka bersama Pemprov Jawa Barat dan Kementerian PKP juga akan memetakan kembali kebutuhan serta sisa pengiriman genteng.
Lebih lanjut, Pemerintah turut mendorong penguatan koperasi dan digitalisasi UMKM agar industri genteng lokal memiliki daya saing dan pasar yang lebih luas.
Peluang penyerapan genteng lokal juga didukung alokasi program BSPS di Jawa Barat pada 2026 sebanyak 50.000 unit rumah. Dengan bantuan Rp20 juta per unit, total anggaran program tersebut mencapai sekitar Rp1 triliun.
Editor: Risyad.
