telusur.co.id - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tak cukup hanya dinilai dari seberapa banyak makanan yang berhasil dibagikan. Bagi Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, satu hal yang jauh lebih mendasar adalah memastikan makanan yang sampai ke tangan anak-anak benar-benar aman dikonsumsi.
Karena itu, Netty mengapresiasi langkah Badan Gizi Nasional (BGN) menutup sekitar 1.300 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum memenuhi standar pelaksanaan program MBG.
Menurutnya, penutupan tersebut harus menjadi bagian dari upaya serius membangun sistem keamanan pangan dalam program nasional yang menyasar jutaan penerima manfaat.
“Ketika menyangkut makanan yang dikonsumsi anak-anak, keamanan pangan tidak boleh dikompromikan. Kalau ada dapur yang belum memenuhi standar, memang harus dibenahi sebelum kembali beroperasi,” ujar Netty dalam keterangannya, Kamis (20/8/2026).
Netty menegaskan, standar seperti Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), kebersihan dan sanitasi dapur, kualitas bahan baku, hingga prosedur pengolahan dan distribusi harus menjadi persyaratan mutlak bagi seluruh SPPG.
Ia menilai program MBG memiliki skala yang sangat besar. Karena itu, celah kecil dalam pengawasan dapat berdampak luas terhadap penerima manfaat, terutama anak-anak yang menjadi kelompok utama penerima program.
Namun, Netty mengingatkan, penutupan dapur bermasalah jangan sampai membuat anak-anak kehilangan hak memperoleh makanan bergizi.
“Penertiban harus berjalan, tetapi pelayanan kepada anak-anak juga jangan terhenti. Kalau satu dapur ditutup karena tidak memenuhi standar, harus segera ada solusi agar penerima manfaat tetap mendapatkan makanan bergizi dan aman,” katanya.
Menurut Netty, BGN perlu menyiapkan mekanisme pengganti ketika sebuah SPPG dihentikan sementara. Dengan demikian, proses pembenahan standar dapat berjalan tanpa mengorbankan keberlanjutan distribusi MBG.
Selain penertiban, Netty juga mendorong BGN memperkuat sistem evaluasi dan pengawasan secara berkala. Pengawasan, kata dia, tidak boleh bersifat reaktif dan baru dilakukan setelah muncul persoalan.
Pemeriksaan harus dilakukan menyeluruh, mulai dari kualitas bahan makanan, proses penyimpanan, pengolahan, kebersihan peralatan dan dapur, pengemasan, distribusi, hingga makanan diterima oleh penerima manfaat.
“MBG adalah program besar dengan jumlah penerima yang sangat banyak. Karena itu, tata kelolanya juga harus dibangun dengan standar yang kuat. Kita ingin MBG sukses bukan hanya dari jumlah makanan yang tersalurkan, tetapi juga dari kualitas dan keamanan makanan yang diterima masyarakat,” tegasnya.
Netty berharap penataan terhadap SPPG yang belum memenuhi standar dapat menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola MBG secara menyeluruh. Menurutnya, program tersebut harus dibangun dengan prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, serta standar keamanan pangan yang konsisten.
“Tujuan akhirnya tetap sama: anak-anak Indonesia mendapatkan makanan bergizi dengan aman. Standar harus ditegakkan, tetapi akses penerima manfaat juga harus dijaga,” pungkas Netty.
