telusur.co.id - Koordinator Pusat (Korpus) Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara menyoroti kinerja Kabinet Indonesia Maju yang genap dua tahun. Eko Pratama sebagai Korpus BEM Nusantara menilai jika Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir saat ini tidak serius untuk menjadi jangkar perekonomian Indonesia.
Eko menyoroti internal kementerian BUMN yang masih terjadi rangkap jabatan. Hal itu tidak akan efektif jika terus-terusan dipelihara.
Rangkap jabatan itu bukti Kementerian BUMN saat ini masih kurang serius. Memangnya Indonesia kurang orang berkualitas, mengapa harus rangkap jabatan.
“Atau jangan-jangan di internal BUMN hanya dipenuhi orang-orang bermata duitan yang fokus mencari uang ketimbang menunjukkan integritas,” tutur Eko dengan sinis, Kamis, (21/10/2021).
Di samping itu, Eko pun menyoroti berbagai klausul dalam Undang-Undang BUMN yang mestinya kembali dikaji. Salah satunya soal perhitungan kerugian BUMN yang sebagian besar jadi kerugian negara.
Ada beberapa BUMN yang dijadikan contoh yaitu pertama anak perusahaan Pertamina, bernama Perusahaan Gas Negara (PGN) mengalami kerugian hingga 3,8 triliun rupiah. Lalu kedua, Waskita Karya yang rugi sampai 7 triliun rupiah dan punya hutang sebesar 90 triliun rupiah.
Ketiga, Garuda Indonesia yang merugi hingga 16 triliun rupiah. Keempat, ada PT Pelni yang juga bisa turut alami kerugian hingga 862 miliar rupiah karena terpaan pandemi Covid-19.
“Jelas BUMN ini jantung pendapatan negara, bapak Erick Thohir harus perhatian terhadap tanggung jawab yang diemban. Sementara selama ini, BUMN terus diterpa badai kerugian dengan angka kalkulasi perhitungan yang cukup besar. Jika tidak kunjung ditangani tidak salah jika saya menanyakan BUMN bisa apa?,” jelas dia.
Eko menerangkan, jika BEM Nusantara selama ini juga mengamati kinerja komisaris BUMN. Tidak menunjukkan kinerja maksimal, bahkan tidak ada produktivitas baik yang ditunjukkan.
“Kami merasa komisaris BUMN ini hanya pesanan saja. Sehingga tidak heran, BUMN sendiri tidak produktif bahkan terus alami kerugian sendiri,” tegas Eko Pratama. (ari)