telusur.co.id - Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, mengapresiasi tekad Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan derajat masyarakat miskin melalui perluasan akses pendidikan, termasuk rencana pembangunan 10 universitas baru pada 2026.
Meski menyambut baik gagasan tersebut, Fikri mengingatkan agar pelaksanaannya dilakukan secara cermat dan penuh kehati-hatian. Ia menekankan bahwa ambisi memperluas akses pendidikan tinggi tidak boleh mengorbankan kualitas institusi maupun mutu lulusan yang dihasilkan.
“Tentu kita senang bila Presiden juga memperhatikan sampai pendidikan tinggi. Hanya memang apabila Presiden ada rencana membuka 10 perguruan tinggi khusus, nampaknya tim pelaksana Presiden di lapangan harus benar-benar cermat dan berhati-hati dalam merealisasikannya,” ujar Fikri di Jakarta, Jumat.
Menurut legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah IX itu, pemerintah dapat mempertimbangkan opsi yang lebih realistis, seperti akuisisi atau penggabungan (merger) kampus yang sudah ada, sebelum memutuskan mendirikan institusi baru. Opsi pendirian kampus baru, kata dia, sebaiknya menjadi langkah terakhir.
Sikap kehati-hatian tersebut didasarkan pada kondisi pendidikan tinggi nasional yang dinilai memprihatinkan. Fikri mengungkapkan jumlah perguruan tinggi di Indonesia saat ini berkisar antara 4.600 hingga 6.400 kampus. Angka tersebut, menurutnya, jauh lebih banyak dibandingkan jumlah universitas di China, meski populasi Indonesia lebih kecil.
Ia juga menyoroti persoalan mutu pendidikan. Dari ribuan perguruan tinggi yang tersebar di seluruh Indonesia, tercatat hanya sekitar 56 kampus yang memiliki akreditasi unggul. Kondisi ini, menurut Fikri, sering kali membuat mahasiswa menjadi pihak yang dirugikan akibat rendahnya kualitas institusi.
Sebelumnya, pemerintah merencanakan pembangunan 10 universitas baru serta satu lembaga pendidikan administrasi pemerintahan pada 2026. Program tersebut ditujukan untuk mencetak sumber daya manusia yang tangguh guna mendukung terwujudnya pemerintahan yang bersih dan adil.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan berbagai skema pendidikan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk program Sekolah Rakyat untuk kelompok desil satu hingga empat, serta Sekolah Garuda bagi siswa berprestasi agar lebih mudah menembus perguruan tinggi kelas dunia.
Fikri menilai komitmen tersebut mencerminkan kepedulian Presiden terhadap masa depan generasi muda, khususnya dari keluarga kurang mampu. Namun, ia kembali menegaskan bahwa perluasan akses harus berjalan seiring dengan penguatan kualitas agar tujuan peningkatan kesejahteraan melalui pendidikan benar-benar tercapai. [ham]
