telusur.co.id - Sekjen Relawan Sedulur Jokowi, Bambang Saputra sangat kecewa dengan formasi menteri-menteri di Kabinet Indonesia Maju, Jokowi-Ma’ruf Amin.
"Kalau ditanya kecewa, ya mungkin para relawan sedikit kecewa dan kekecewaan itu tidak bisa dipungkiri, buktinya sempat ada relawan yang membubarkan diri, walaupun ragu-ragu di kemudian hari," ungkap Bambang melalui keterangan tertulisnya, Sabtu.
Yang paling membuat kecewa, aku Bambang, adalah masuknya Partai Gerindra ke dalam kabinet Jokowi – Ma’ruf Amin. Gerindra mendapatkan dua kursi menteri yang cukup strategis yakni Menhan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Dia tidak yakin jika bergabungnya dua menteri dari Partai Gerindra akan mendongkrak prestasi pemerintahan. “Tampaknya tidak begitu signifikan dapat menambah prestasi bagi pemerintahan Jokowi.”
Karenanya, menurut Bambang, dilantiknya para menteri termasuk yang berasal dari kubu oposisi dan juga terhadap para wakil menteri, diharapkan Presiden Jokowi tidak salah pilih dalam menempatkan orang sebagai pembatunya.
Karena kebijakan Jokowi dalam menentukan siapa-siapa yang dianggap cakap menjadi pembantunya dalam menyelesaikan persoalan bangsa yang semakin hari semakin kompleks itu bakal dinilai kinerjanya oleh publik.
Namun demikian, Bambang tetap mengapresiasi langkah-langkah politik semacam itu, sepanjang yang mereka dipilih menjadi pembantu Presiden Jokowi adalah memiliki integritas dan professionalitas demi perbaikan bangsa Indonesia di berbagai sektor baik ekonomi, pertanian, perkebunan, pertahanan, keamanan, infra struktur, dan sumber daya manusia yang lebih berkualitas.
Disinggung soal mengapa Presiden Jokowi kali ini tidak menanyakan kepada KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) mengenai track record (rekam jejak), orang-orang yang dipilih menjadi pembantunya seperti periode pertama tahun 2014?
Pengamat Politik Hukum itu menyebut, tempat bertanya itu bukan cuma KPK. Apalagi KPK sekarang sudah tidak seperti dulu yang penuh mendapat dukungan publik. Para pimpinan KPK yang sekarang sudah cacat etis karena sempat mengembalikan mandat dan publik pun sudah tidak solid mendukungnya, sehingga tidak tepat apabila Presiden Jokowi bertanya tentang track record calon pembantunya, kepada mereka yang sudah cacat etis. Mengenai hal itu objektivitas KPK hari ini diragukan.
"Kemudian yang terpenting adalah kita semua sebagai anak bangsa harus bersama-sama mengawasi kinerja mereka bukan hanya para menteri dan wakilnya, tetapi juga pemerintah dalam arti luas termasuk Presiden Jokowi sendiri jangan sampai menyimpang dari garis amanah rakyat dan menghianati konstitusi," tegasnya. [Ham]
