telusur.co.id - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan bahwa transformasi transmigrasi harus menjadi instrumen strategis pembangunan nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, merata, dan berkeadilan, sekaligus menjawab tantangan global yang kian kompleks.
Dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Minggu, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menekankan bahwa pembangunan transmigrasi tidak dapat dipisahkan dari penguatan infrastruktur dasar. Menurutnya, infrastruktur merupakan fondasi utama agar kawasan transmigrasi mampu tumbuh dan berkembang sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.
“Kami mengemban amanah mengawal pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia, terutama infrastruktur yang berdampak langsung terhadap ketahanan nasional, baik di bidang pangan, energi, dan air, maupun dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan,” ujar AHY.
Ia menjelaskan, saat ini pemerintah melalui Kementerian Transmigrasi mengawal dua agenda besar, yakni revitalisasi kawasan transmigrasi dan transformasi kawasan transmigrasi. Revitalisasi difokuskan pada optimalisasi kawasan yang sudah ada melalui perbaikan infrastruktur dasar dan peningkatan kualitas layanan. Sementara itu, transformasi diarahkan pada peningkatan nilai tambah kawasan dengan melibatkan kolaborasi bersama industri, investor, teknologi, serta off-taker.
“Berbicara tentang masa depan tidak hanya memberdayakan apa yang sudah ada, tetapi juga meningkatkan nilai dan potensi setiap kawasan transmigrasi. Transformasi ini dilakukan dengan mengawinkan potensi teknis dengan kekuatan kapital,” kata AHY.
Lebih lanjut, AHY menilai pembangunan transmigrasi harus menjadi bagian dari strategi nasional dalam menghadapi berbagai tantangan global, mulai dari ketegangan geopolitik hingga risiko perlambatan ekonomi dunia. Karena itu, pembangunan tidak boleh terpusat di wilayah tertentu saja, melainkan harus menjangkau daerah tertinggal, terdepan, dan terluar, termasuk Papua.
Ia menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional harus berjalan seiring dengan pemerataan dan keadilan sosial. Tanpa hal tersebut, pembangunan berisiko meninggalkan kelompok masyarakat prasejahtera dan memperparah persoalan kemiskinan, termasuk kemiskinan ekstrem.
“Pertumbuhan ekonomi tidak boleh sepotong-sepotong. Pertumbuhan harus diikuti pemerataan dan keadilan agar tidak menyisakan lapisan masyarakat prasejahtera dan terjebak dalam kemiskinan, terlebih kemiskinan ekstrem,” tegas AHY. [ham]
