telusur.co.id - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membantah isu yang menyebut bantuan sosial (bansos) pangan beras menjadi penyebab beras langka dan mahal. 

"Tidak, bansos kan jalan dan ini sudah dari tahun kemarin juga sudah jalan," kata Airlangga usai nyoblos di TPS 05 Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (14/2/24). 

Airlangga menjelaskan, menipisnya stok beras saat ini dilihat dari musim panen yang mundur dua bulan sehingga produksi beras dalam negeri mundur dari Maret hingga April menjadi April, Mei, dan Juni.

Berdasarkan hasil rapat bersama Presiden Joko Widodo (dan sejumlah menteri lainnya pada Senin kemarin, telah diputuskan bahwa Beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) akan diperbanyak peredarannya dalam membantu mengisi kekurangan stok di toko.

Untuk mengatasi kelangkaan beras dan menjaga stabilitas harga, lanjut Airlangga, beras SPHP yang masuk ke pasar ditingkatkan dari 150.000 hingga 200.000 ton per bulan menjadi 250.000 ton per bulan. Kemudian, distribusi beras tersebut dipermudah.

"Di lapangan diberi kesempatan untuk dilakukan repackaging, katakanlah dari ukuran 20 kg, 50 kg, ke 5 kg dan ongkosnya diganti. Itu kemarin solusi yang diberikan," kata dia.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi, sebelumnya juga membantah bantuan pangan beras pemerintah yang dibagikan Presiden Joko Widodo jelang pemilu membebani suplai beras ke pasar. 

Menurutnya, bantuan pangan yang disalurkan tidak ada kaitannya dengan kelangkaan dan naiknya harga beras yang terjadi saat ini. Bantuan pangan tersebut merupakan bukti negara hadir pada masyarakat yang membutuhkan.

"Kalau bansos itu enggak ada kaitannya sama harga, tapi ini memang negara hadir. (Bantuan pangan) itu bukan bansos, tapi bantuan pangan, saya koreksi ya," kata Arief di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (12/2/24).[Fhr]