telusur.co.id - Alasan pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KemESDM) terkait wacana kenaikan harga gas elpiji 3 Kg (melon) mengada- ada.

Begitu disampaikan Peneliti Indonesia Public Institut (IPI), Miartico Gea dalam keterangan tertulisnya, Minggu (19/1/20).

Seperti diketahui, melalui kebijakan itu pemerintah berharap subsidi elpiji 3 Kg bisa lebih tepat sasaran kepada penerima manfaatnya yakni masyarakat miskin.

Berdasarkan survei Kementerian ESDM, rata-rata masyarakat miskin menggunakan 2-3 tabung gas Elpiji 3 Kg per bulannya. Dengan begitu, nantinya pembelian tabung keempat dan seterusnya oleh masyarakat miskin tidak lagi disubsidi.

“Skema seperti ini menurut saya tidak terukur cenderung mengada-ada, sebab tidak semua orang miskin menjadi penerima bantuan sosial (Bansos),” kata Mico.

Sementara, kata dia, penetapan penerima Bansos di desa-desa penuh dengan manipulasi. "Tergantung selera para penguasa,” ungkapnya.

Oleh karena itu, ia mengingatkan agar pemerintah tidak mengeluarkan kebijakan dengan skema yang justru dinilai publik hanya untuk memenuhi hasrat para mafia Migas.

“Pemerintah jangan tunduk dan mengikuti hasrat atau nafsu para mafia gas untuk menindas rakyat atau memeras rakyat dengan cara dilegalkan,” tegasnya.

Karenanya, dia meminta Presiden Jokowi untuk membatalkan dan menolak rencana tersebut.

“Kami minta Presiden Joko Widodo untuk menolak rencana Kementrian ESDM tersebut,” pungkasnya. [Tp]