telusur.co.id - Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKB, Abdul Kadir Karding, mencurigai subsidi sebesar Rp80 juta untuk mobil listrik dan Rp7 juta untuk sepeda motor listrik, hanya sebuah proyek. Padahal, sangat jelas subsidi kendaraan listrik ini sangat membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

"Menurut saya ini (subsidi mobil dan motor listrik, red) cara yang tidak kreatif dan kesannya berproyek. Patut dicuriagi ini proyek. Saya menolak keras subsidi, terutama mobil listrik. Menolak keras," kata Karding dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR dengan Menteri ESDM di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (2/2/23).

Karding menegaskan, subsidi mobil dan motor listrik ini sama saja negara kembali mensubsidi orang-orang kaya. Untuk itu, ia meminta pemerintah berhenti mensubsidi orang kaya. Sebab, sudah terlalu banyak orang-orang kaya menikmati subsidi. 

"Ngapain kita subsidi orang kaya, Pak. Sudah cukup di energi kita subsidi orang kaya. Jangan lagi kita mensubsidi orang kaya di motor listrik ini," ungkapnya. 

Jika dikaitkan dengan pengurangan polusi di tengah masyarakat, menurut Karding, subsidi mobil dan motor listrik ini tidak akan berdampak apa-apa. Pangkalnya, lewat subsidi ini jumlah mobil dan motor juga tidak berkurang. 

"Karena tidak ada mobil yang berkurang. Mobil yang pakek solar tetap, yang pakek Pertalite tetap, dan yang pakek Pertamax tetap," ucapnya. 

Bagi Karding, banyak cara lain untuk melakukan transisi dan konversi energi dari energi fosil ke energi baru terbarukan. 

Ia berharap, Kementerian ESDM juga tidak menyepakati subsidi mobil dan motor listrik ini. 

"Karena tambah mobil tambah macet, tambah motor tambah macet. Kecuali kalau Bapak (Menteri ESDM) subsidi lalu berkurang penggunaan mobil dan motor. Itu masuk akal sedikit. Jangan terlalu besar biayanya," kata dia. 

"Jadi menurut saya transisi dan konversi itu, cara subsidi orang kaya itu, cara yang kuno dan tidak masuk akal," tukasnya. [Fhr]